Pemerintah Siap Lakukan Sensus Ekonomi 2026 untuk Membangun Indonesia Emas
Pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melalui sensus data pelaku usaha. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat membuat evaluasi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Bagian Umum BPS Kalsel, Ahmad Muzakir menjelaskan bahwa BPS akan mencatat perekonomian Indonesia mulai dari usaha ekonomi kecil, menengah hingga besar. Sensus ini akan diadakan pada Juni dan Juli 2026. Hasilnya diharapkan bisa memberikan gambaran umum bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan evaluasi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dengan data tersebut, pemerintah dapat menganalisa kondisi dan struktur ekonomi, serta menentukan kebijakan yang diperlukan untuk menuju Indonesia Emas. Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai adalah sebesar 8,1 persen pada tahun 2029.
BPS Kalsel sangat berharap dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha agar agenda ini berjalan lancar dan membuahkan hasil yang baik. Data akurat hanya bisa diperoleh dari pelaku usaha yang memberikan jawaban sebenarnya. Muzakir menegaskan bahwa sensus ini dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Jika ada pihak yang membocorkan informasi rahasia, mereka bisa dituntut secara pidana.
Sensus di seluruh Indonesia secara serempak juga akan merekam ekonomi kreatif, salah satu kekuatan ekonomi di Kalimantan Selatan. Mengenai pencacah atau petugas sensus, rekrutmen sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat BPS. Targetnya, seleksi akan selesai pada Desember ini.
Dalam hal rekrutmen, BPS mengutamakan akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa ada pengecualian.
Meskipun transformasi digital dan Big Data berkembang pesat, BPS tetap memastikan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tetap krusial untuk diselenggarakan. Sensus yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 akan memotret struktur ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
Hampir semua aktivitas ekonomi kini meninggalkan jejak digital, mulai dari transaksi belanja online, penggunaan dompet digital, hingga data perizinan usaha yang tersimpan dalam sistem pemerintah. Namun, BPS menilai bahwa Big Data tidak dapat menggantikan sensus karena memiliki keterbatasan dan fungsi yang berbeda.
Big Data dan sensus justru saling melengkapi. Salah satu alasan utama adalah bahwa Big Data tidak memotret seluruh pelaku usaha. Meskipun aktivitas ekonomi semakin digital, sebagian besar UMKM masih bergerak secara konvensional. Warung, pedagang keliling, kios pasar, bengkel rumahan, hingga usaha berbasis keluarga sering kali tidak tercatat dalam sistem digital, bahkan belum terdaftar dalam perizinan resmi.
Jika hanya mengandalkan Big Data, jutaan usaha ini tidak akan terdeteksi, padahal mereka merupakan penopang utama ekonomi nasional. Sensus Ekonomi 2026 memastikan seluruh UMKM hingga besar, formal maupun informal, masuk dalam peta ekonomi Indonesia.
Selain tidak lengkap, Big Data juga bersifat parsial. Setiap sumber hanya menggambarkan satu sisi aktivitas ekonomi. Data transaksi digital tidak mencakup penjualan di toko fisik. Data perpajakan hanya merekam aktivitas wajib pajak terdaftar. Data perbankan tidak menjangkau usaha yang tidak memiliki rekening.
Karena itulah Big Data tidak dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional. Sedangkan sensus ekonomi berbeda: sensus ini dibuat untuk menghasilkan potret utuh tentang jumlah usaha, tenaga kerja, kinerja usaha, struktur industri, hingga perbedaan kondisi antarwilayah.
Sensus Ekonomi 2026 bahkan akan menangkap dimensi ekonomi terkini seperti ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan.
