Pengembangan Dapur SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut BBRI, kelayakan kredit untuk pembangunan SPPG didasarkan pada margin yang ditetapkan pemerintah. Direktur Utama BBRI, Hery Gunadi, menyatakan bahwa bank ini telah menyalurkan banyak kredit untuk pembangunan SPPG sepanjang tahun ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Hery meyakini bahwa SPPG memiliki margin yang cukup untuk membayar cicilan kredit. Biaya pembangunan per dapur berkisar antara Rp 1,8 miliar hingga Rp 2,2 miliar. Berdasarkan margin yang diperoleh per SPPG, BBRI menghitung bahwa SPPG dapat melunasi kredit dalam waktu 2,5 tahun.
Kerja Sama dengan Danantara
Daya Anagata Nusantara atau Danantara telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat skema pembiayaan pembangunan SPPG. Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan SPPG di dalam negeri.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa ketersediaan SPPG yang memadai merupakan kunci keberhasilan program MBG. Kolaborasi dengan Danantara Indonesia akan memperkuat kemampuan BGN untuk memperluas jangkauan layanan gizi secara terukur dan berkualitas di seluruh daerah.
Capaian dan Target SPPG
Berdasarkan data BGN, jumlah SPPG yang beroperasi saat ini mencapai 16.881 unit. Namun, target pengoperasian 30.000 unit SPPG yang awalnya direncanakan pada bulan ini telah ditunda menjadi Maret 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Zulhas menyatakan bahwa sedang disiapkan tata kelola pelaksanaan MBG agar tidak menimbulkan insiden keracunan makanan. Ia menekankan bahwa koordinasi pelaksanaan program MBG akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Pengawasan akan dilakukan sampai ke tingkat desa oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, Puskesmas dan Dinas Kesehatan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi program MBG secara rutin," ujar Zulhas.
Pengetatan Tata Kelola SPPG
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pengetatan tata kelola membuat pembangunan dapur SPPG lebih berhati-hati. Meskipun begitu, Nanik menegaskan bahwa jumlah dapur SPPG yang beroperasi pada tahun depan akan mencapai target sekitar 30.000 unit.
Nanik menyampaikan bahwa jumlah entitas yang berminat membangun dapur SPPG telah mencapai 120.000 unit. Karena itu, proses verifikasi lokasi dapur SPPG memakan waktu paling banyak agar dapur yang terbangun sesuai dengan permintaan.
"Kami memilih titik dapur SPPG dari 120.000 entitas yang mendaftar, jangan sampai dapur SPPG menumpuk di Pulau Jawa. Selain itu, proses verifikasi memakan waktu agar memastikan pembangunan dapur SPPG tidak asal-asalan," ujar Nanik.
