Intelektual yang Berpihak pada Rakyat
Di tengah gelombang besar pragmatisme akademik dan komersialisasi pendidikan tinggi, muncul sosok-sosok langka yang menolak untuk sekadar menjadi bagian dari sistem yang membungkam nurani. Mereka memilih jalan sepi: jalan perjuangan intelektual yang berpihak pada rakyat. Salah satu di antaranya adalah Budiyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang menjelma menjadi simbol dari semangat intelektual organik—mereka yang tidak hanya berpikir untuk masyarakat, tetapi berpikir bersama masyarakat.
Antonio Gramsci, filsuf Italia yang menjadi inspirasi bagi banyak gerakan progresif di dunia, membedakan antara dua tipe intelektual: intelektual tradisional yang berdiri di menara gading, dan intelektual organik yang lahir dari denyut nadi perjuangan rakyat. Dalam kerangka inilah, Budiyono menempatkan dirinya. Ia bukan sekadar dosen yang mengajar teori hukum, tetapi seorang aktivis pemikiran yang menghidupkan hukum sebagai alat pembebasan sosial.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ilmu yang Hidup, Bukan Sekadar Hafalan
Bagi Budiyono, kelas bukanlah ruang pasif tempat mahasiswa menerima dogma hukum, melainkan arena dialektika tempat ide-ide kritis diuji dan dikembangkan. Ia menolak formalisme pengetahuan yang hanya mengulang teks hukum tanpa konteks. Di setiap pertemuan, Budiyono mengajak mahasiswanya membaca realitas sosial di balik pasal-pasal, memahami bahwa hukum sering kali bukan instrumen keadilan, melainkan instrumen kekuasaan.
“Hukum bukan kitab suci,” ujarnya dalam sebuah diskusi mahasiswa. “Ia hidup, tumbuh, dan sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan kepentingan mereka yang berkuasa. Maka tugas kita bukan hanya memahami hukum, tetapi membongkar siapa yang diuntungkan olehnya.”
Pandangan ini sejalan dengan konsep “perang posisi” Gramsci, di mana intelektual harus terlibat dalam pertarungan ideologis melawan hegemoni dominan. Budiyono menjadikan ruang kelas sebagai medan perlawanan terhadap logika neoliberalisme akademik yang menilai pendidikan dari angka dan sertifikat.
Dari Kampus ke Jalanan: Intelektualitas yang Membumi
Berbeda dengan kebanyakan akademisi yang membatasi diri pada riset dan publikasi, Budiyono membawa ilmunya keluar dari kampus. Ia kerap terlibat dalam pendampingan masyarakat adat yang digusur dari tanahnya, memberikan advokasi bagi buruh yang kehilangan haknya, hingga mendampingi mahasiswa dalam gerakan sosial.
Bagi Budiyono, advokasi bukan sekadar kegiatan pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang intelektual. Ia percaya bahwa pengetahuan tidak pernah netral; setiap pemikiran membawa keberpihakan, dan keberpihakan sejati harus berpihak pada mereka yang tertindas.
Kehadirannya di lapangan, bersama rakyat yang berjuang mempertahankan haknya, menjadikan dirinya figur yang hidup dalam dua dunia: dunia teori dan dunia praksis. Di sini, Budiyono bukan sekadar pengajar, tetapi fasilitator kesadaran—seorang yang menyalakan bara perjuangan di tengah kegelapan struktural.
Kritik terhadap Universitas: Menolak Menara Gading
Budiyono sering mengkritik keras kecenderungan universitas modern yang semakin terjerat logika pasar. Ia menolak universitas yang menjelma menjadi “pabrik ijazah”, di mana mahasiswa diperlakukan sebagai konsumen, bukan subjek pembelajaran.
Menurutnya, universitas seharusnya menjadi ruang publik kritis—tempat di mana mahasiswa belajar untuk membaca dunia dan mengubahnya. Gagasannya sejalan dengan pandangan Paulo Freire tentang critical pedagogy, bahwa pendidikan harus menjadi praksis pembebasan, bukan alat domestikasi.
“Mahasiswa bukan sekadar pencari nilai. Mereka adalah calon pemimpin perubahan,” kata Budiyono dalam salah satu seminar kampus. “Kalau universitas gagal menyalakan kesadaran kritis itu, maka kita sedang mencetak generasi yang pandai, tapi tidak peduli.”
Etika Keberpihakan: Ilmu yang Tidak Bungkam
Dalam banyak kesempatan, Budiyono menegaskan bahwa menjadi intelektual berarti berani memilih posisi. Di tengah tekanan politik dan birokrasi kampus, ia tetap konsisten menyuarakan kebenaran. Ia menolak kompromi terhadap ketidakadilan dan tetap berdiri di sisi rakyat, meski risikonya tidak kecil.
Sikap ini menunjukkan bahwa baginya, keberanian moral adalah inti dari profesi akademik. Ia menghidupkan kembali semangat lama para pemikir Indonesia seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Tan Malaka, dan Pramoedya Ananta Toer—bahwa ilmu pengetahuan sejati harus berpihak pada kemanusiaan, bukan kekuasaan.
Inspirasi untuk Generasi Baru
Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, saya menyaksikan langsung bagaimana kehadiran Budiyono menginspirasi banyak generasi muda. Ia mengajarkan bahwa berpikir kritis bukan sekadar mengkritik, tetapi berani terjun dalam perjuangan sosial. Ia membuktikan bahwa menjadi akademisi tidak harus berarti berjarak dari rakyat, melainkan justru harus hadir di tengah rakyat untuk membawa perubahan.
Kini, di usia ke-51 tahun, Budiyono tetap teguh dalam jalur perjuangannya. Ia terus menulis, berdiskusi, dan membimbing mahasiswa dengan semangat yang tak pernah padam. Sosoknya menjadi pengingat bahwa intelektual sejati bukan diukur dari gelar atau publikasi, tetapi dari sejauh mana ilmunya berkontribusi bagi keadilan sosial.
Dalam dirinya, teori Gramsci menemukan wujud nyata: seorang organic intellectual yang hidup di tengah rakyat, berpikir bersama rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Ia adalah cermin bahwa ilmu sejati bukanlah milik menara gading, melainkan milik jalanan—tempat kehidupan sesungguhnya berlangsung.
