Peran Soeharto dalam Sejarah Kemerdekaan
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, lebih pantas dikenang sebagai Pahlawan Kemerdekaan dibandingkan diberi gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, kontribusi Soeharto di masa perjuangan kemerdekaan, terutama dalam konteks militer, memang besar dan bersejarah.
Namun, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh yang juga memimpin rezim Orde Baru itu dinilai dapat menimbulkan kontroversi moral dan politik di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Soeharto termasuk salah satu inisiator utama Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang berhasil menunjukkan eksistensi TNI di mata dunia dan mengembalikan semangat perjuangan kemerdekaan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Gelar Pahlawan Kemerdekaan, menurut Zaki, lebih objektif dan dapat diterima banyak elemen bangsa. Ia menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebaiknya tidak dilakukan tergesa-gesa karena memiliki dimensi moral dan simbolik yang harus dijaga karena mencerminkan martabat bangsa.
“Pahlawan Nasional itu bukan sekadar penghargaan politik. Ia mencerminkan dignity bangsa dan standar moral publik. Jadi tidak bisa diberikan dengan pertimbangan kompromi politik,” tegasnya.
Zaki mengingatkan bahwa rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dapat memicu perpecahan di masyarakat, terutama di kalangan aktivis dan akademisi yang masih mengingat berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa pemerintahannya. Ia menyarankan agar pemerintah lebih bijaksana dengan menunda pemberian gelar tersebut agar tidak menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.
Polemik Terkait Gelar Pahlawan Nasional
Sebelumnya, rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai polemik. Sebagian kalangan menilai langkah itu akan mengaburkan semangat reformasi, sementara pihak lain menilai jasa Soeharto bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik layak dihargai. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan mengusulkan agar seluruh mantan presiden Indonesia mendapat gelar Pahlawan Nasional.
“Bila perlu semua tokoh bangsa yang pernah menjabat presiden dipertimbangkan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/11/2025). Ia juga menyebut Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sosok yang layak mendapat penghargaan serupa.
“Pak Gus Dur dan Pak Habibie juga banyak jasanya untuk negeri ini. Semua punya kontribusi besar,” ujarnya.
Peran Historis Soeharto
Soeharto dikenal sebagai tokoh militer yang aktif sejak masa revolusi kemerdekaan. Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sering disebut sebagai momentum penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Namun, di sisi lain, masa kepemimpinannya selama 32 tahun juga diwarnai catatan pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan pers, dan praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi perdebatan.
Bagi Zaki Mubarak, di tengah dua wajah sejarah tersebut, gelar Pahlawan Kemerdekaan menjadi pilihan yang lebih adil karena mengakui jasa perjuangannya tanpa mengabaikan sisi gelap kekuasaannya. “Dengan cara itu, kita tetap menghormati peran historis Soeharto tanpa menghapus pelajaran penting dari sejarah politik Indonesia,” pungkasnya.
