Soeharto dianggap tidak terlibat dalam genosida politik 1965 yang menyebabkan jutaan orang hilang, tewas, serta dipenjara tanpa melewati proses peradilan. Penelitian dan buku-buku yang telah dirilis, serta wawancara dengan sejarawan dan akademisi, menunjukkan bahwa Soeharto memerintahkan pembersihan—berujung pembantaian—kepada anggota, simpatisan, hingga yang dituding Partai Komunis Indonesia (PKI). Dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Departemen Luar Negeri AS pada 30 November 1965 menyatakan "TNI hendak melanjutkan kampanye represi PKI atas perintah Jenderal Soeharto." Temuan lainnya menyebut segala yang dilakukan Soeharto pada Oktober 1965 menunjukkan bahwa dia sedang melaksanakan rencana serangan antikomunis—bukan sekadar merespons kematian enam perwira di TNI Angkatan Darat.
Riset intensif peneliti Australia mengemukakan bahwa Soeharto, tidak lama usai para jenderal dibunuh, mengirimkan telegram internal militer yang berpesan "PKI perlu ditumpas." Pemerintah, diwakili Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menegaskan campur tangan Soeharto dalam pembantaian massal 1965 tidak pernah terbukti. Ia mengatakan, "Enggak pernah ada buktinya, kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu."
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Nama Soeharto masuk ke daftar 49 tokoh yang bakal diberi status pahlawan oleh pemerintah. Pemerintah meyakini Soeharto layak menjadi pahlawan nasional berkat jasa-jasanya. Langkah pemerintah direspons kritik oleh kelompok sipil yang menilai Soeharto memiliki dosa dan pelanggaran HAM besar seperti yang muncul dalam Peristiwa 1965. Senin ini (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan, hasil final diambil pemerintah: status Soeharto tidak lagi cuma mantan presiden, melainkan pahlawan nasional.
Pada Mei 1970, menurut satu dokumen, Soeharto melawat ke Amerika Serikat untuk bersua Presiden AS kala itu, Richard Nixon. Ini kunjungan pertama Soeharto ke AS selepas menjabat presiden. Pertemuan turut dihadiri penasihat keamanan presiden AS, Henry Kissinger. Dalam perjumpaannya bersama Nixon, Soeharto "dengan jujur mengakui telah melemahkan kekuatan Partai Komunis Indonesia," jelas dokumen tersebut. "Yang tampaknya merujuk pada pembunuhan massal terhadap terduga anggota PKI, dan menyatakan bahwa puluhan ribu anggotanya [PKI] telah diinterogasi dan ditahan," tambah dokumen bersangkutan.
Nixon dideskripsikan "membatasi dirinya pada pertanyaan dan pernyataan terkait dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Soeharto." Selama kunjungan dua hari, Gedung Putih meyakinkan para pejabat—termasuk Soeharto—ihwal komitmen berkelanjutan mereka di Asia Tenggara. "Dan berjanji untuk meningkatkan bantuan militer menjadi US$18 juta agar Indonesia dapat membeli 15.000 senapan M-16," terang dokumen itu.
Dokumen berikutnya, yang dibikin Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada November 1965, menuturkan Jenderal AH Nasution bertekad melanjutkan kampanye represi PKI yang telah mencapai tahap eksekusi massal di beberapa provinsi di Indonesia atas perintah Jenderal Soeharto. "Baik di provinsi-provinsi maupun di Jakarta, represi terhadap PKI berlanjut, dengan masalah utama yang dihadapi yaitu apa yang akan diberikan kepada para tahanan untuk dimakan dan di mana mereka akan ditempatkan," demikian bunyi penggalan isi dokumen. "Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI mereka, atau dengan membunuh mereka sebelum ditangkap, sebuah tugas di mana kelompok pemuda Muslim memberikan bantuan."
Soeharto 'koordinir' operasi pembantaian 1965-1966, sebut dokumen. Dokumen rahasia AS soal Peristiwa 1965 diungkap, TNI 'tak akan ubah sejarah'. Dari 1965 hingga slogan 'piye kabare enak jamanku toh': Suharto dibenci, Suharto dirindukan. Berjarak setahun dari dokumen di atas, 1966, Kedutaan Besar AS kembali membuat laporan. Dokumen dengan titimangsa 22 Juni 1966 itu merinci fragmentasi valuta asing di Indonesia. Setelah Oktober 1965, mengutip dokumen tersebut, pejabat AS mengamati—dan menyetujui—elite militer "yang bersekutu dengan Jenderal Soeharto" mendekati perusahaan asing serta meminta agar mereka menyetor royalti maupun uang sewa ke rekening bank yang dikuasai Angkatan Darat. Tujuannya: sebagai alat "meruntuhkan pengaturan valuta asing [pemerintahan] Sukarno" dan mempercepat runtuhnya Indonesia sehingga melegitimasi "pengambilalihan kekuasaan" oleh Angkatan Darat.
Pada Mei 1967, sebuah laporan internal AS mengatakan rezim Soeharto berupaya mendorong perusahaan-perusahaan Barat untuk kembali ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, selain penandatanganan kesepakatan konsesi dengan perusahaan minyak, tambang, sampai kayu. Akhir 1986, laporan CIA memperlihatkan gambaran positif mengenai Soeharto dan rezim Orde Baru yang dibentuk selepas menggulingkan Sukarno. Belasan bulan pascapembantaian 1965, "pemerintahan Soeharto memberi Indonesia kepemimpinan yang relatif moderat," ucapp CIA. "Tidak ada kekuatan di Indonesia saat ini yang dapat secara efektif menentang posisi tentara, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Soeharto menggunakan instrumen kekuasaan dengan cukup ringan," CIA melaporkan. CIA menggaris bawahi betapa kecil kemungkinan berkembang ancaman atas keamanan dalam negeri Indonesia "yang tidak dapat dibendung militer." "Tentara, yang mungkin dipimpin Soeharto, hampir pasti akan mempertahankan kendali pemerintah selama periode ini [tiga hingga lima tahun ke depan]," jelas CIA.
Laporan-laporan ini dikumpulkan Arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) di George Washington University berdasarkan puluhan ribu halaman dokumen pemerintah AS yang sudah dibuka ke publik (deklasifikasi). Catatan yang disusun Kedutaan Besar AS di Jakarta, CIA, serta badan-badan pemerintah AS lainnya memperlihatkan bagaimana AS mengetahui—serta memberi dukungan—kepada rezim militer Soeharto dalam "pembersihan" PKI maupun pembentukan Orde Baru. Soeharto, di mata AS, merupakan tokoh sentral di balik itu semua. "Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi ini, yang merinci catatan panjang dukungan AS terhadap salah satu orang paling brutal dan korup di abad ke-20, akan berkontribusi pada pemahaman kita tentang pemerintahan Soeharto dan dukungan AS yang memungkinkan hal itu," papar peneliti dan pengarsip di National Security Archive, Bradley Simpson.
Soeharto dan penyebaran propaganda 'jahat' kepada PKI. Vincent Bevins lewat bukunya The Jakarta Method (2020) mengungkapkan Peristiwa 30 September 1965 adalah efek dari konflik di tubuh Angkatan Darat. PKI sama sekali tidak berperan. Vincent mengutip analisis dua Indonesianis, Benedict Anderson & Ruth McVey, yang menuangkan konklusi itu ke dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966). Berdasarkan keterangan mantan Menteri Luar Negeri, Subandrio, dua pemimpin Gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung serta Kolonel Latief, sempat bertemu Soeharto sebelum huru-hara pecah. Keduanya mengabarkan tentang operasi yang direncanakan. Soeharto menjanjikan dukungan kepada mereka. "Tapi sebaliknya: Soeharto menahan diri dan menggunakan pemberontakan sebagai dalih untuk merebut kekuasaan," ucap Vincent di The Jakarta Method.
Profesor sejarah di University of Amsterdam, Saskia Wieringa, memaparkan kendati faktor pendorong Gerakan 30 September masih belum sepenuhnya jelas, setidaknya Soeharto paham mengenai apa yang sedang terjadi. Saskia, bersama Nursyahbani Katjasungkana, menulis buku Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2019). "Jika dia tidak memerintahkan itu, dia tahu itu [Gerakan 30 September] karena Untung dan Latif, keduanya, mendatangi rumah Soeharto beberapa kali pada September sebelum aksi, dan mereka mendiskusikan itu," tutur Saskia kala dihubungi BBC News Indonesia. "Untung dan Latif sudah mengaku tentang hal tersebut. Jadi minimal Soeharto tahu bahwa mereka akan dieksekusi."
Pada 1 Oktober 1965, mayoritas orang Indonesia tidak tahu siapa Soeharto. CIA, badan intelijen Amerika Serikat, tidak demikian. Sejak September 1964, "CIA mencantumkan Soeharto dalam sebuah kabel rahasia sebagai salah satu jenderal Angkatan Darat yang dianggap bersahabat dengan kepentingan antikomunis AS," ujar Vincent. Kabel tersebut turut pula mengemukakan gagasan koalisi militer dan kelompok sipil antikomunis yang dapat meraih kekuasaan. Soeharto, merujuk The Jakarta Method, merupakan "mayor jenderal berusia 40 tahun yang pendiam dari Jawa Tengah." Dia menjabat kepala Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD). Soeharto pernah belajar di bawah bimbingan pria bernama Suwarto, perwira 'pemikir' yang memperkenalkan teori modernisasi militer di Indonesia sekaligus kawan karib konsultan RAND Corporation, Guy Pauker. RAND Corporation merupakan lembaga think tank kebijakan global asal Amerika Serikat.
Sebelum 1965 pecah, Soeharto pernah tertangkap basah melakukan penyelundupan. Dia dipecat AH Nasution dan ditampar Ahmad Yani. Saat konfrontasi 'Ganyang Malaysia' digalakkan Sukarno, Soeharto "memastikan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia kekurangan personel serta perlengkapan," mengacu The Jakarta Method. "Dan menggunakan kekuasaannya untuk meminimalkan konflik Indonesia dengan Inggris—dan AS—pada saat itu," imbuh Vincent di The Jakarta Method.
Pagi hari pada 1 Oktober 1965, seperti dikronologikan di The Jakarta Method, Soeharto tiba di KOSTRAD. Dia merebut kendali TNI Angkatan Darat serta memerintahkan pasukan "Gerakan 30 September" untuk membubarkan diri. Kalau tidak, Soeharto akan menyerang balik. Perubahan peran Soeharto dalam Peristiwa 1965 dengan mengambil alih TNI Angkatan Darat menggambarkan dia "sedang melaksanakan rencana serangan balasan antikomunis yang telah dibayangkan sebelumnya," merujuk The Jakarta Method. Keputusan Soeharto berbuah hasil. Jakarta Pusat bisa diamankan disusul munculnya pengumuman lewat radio: Gerakan 30 September sudah dikalahkan.
Mulanya, Sukarno meminta jenderal lainnya, Pranoto Reksosamudro, agar menemuinya di Bandara Halim Perdanakusuma serta memimpin TNI AD. Soeharto melarang Pranoto dan menyuruh Sukarno pergi meninggalkan Jakarta. Dari situ, kewenangannya Soeharto semakin luas. Soeharto, berdasarkan The Jakarta Method, mengontrol semua media massa. Dia menyebarkan propaganda jahat ihwal PKI yang memicu kebencian masif terhadap komunis di seluruh penjuru negeri. Militer menyebarkan cerita PKI adalah dalang kudeta Sukarno yang gagal. Soeharto dan anak buahnya mengklaim PKI membawa para jenderal ke Bandara Halim untuk memulai ritual keji. Soeharto dan militer, pada saat bersamaan, mengatakan anggota Gerwani, organ perempuan yang terafiliasi ke PKI, memutilasi tubuh para jenderal: mencongkel mata hingga memotong alat vital mereka.
Media massa milik militer, Angkatan Bersendjata, lalu mencetak foto-foto jenazah jenderal yang tewas, menyebut mereka "telah dibantai dengan kejam dan brutal" dalam tindakan penyiksaan yang "menyakitkan bagi kemanusiaan." Tak ketinggalan, militer menuduh PKI memiliki daftar panjang orang yang akan dibunuh beserta kuburan massalnya. Soeharto dan tentara juga menyatakan China—secara rahasia—mengirim senjata ke Pemuda Rakyat, onderbouw PKI. "Cerita konspirasi tentang komunis jahat yang mengambil alih negara dengan menyiksa prajurit-prajurit telah menjadi semacam bagian dari agama nasional di bawah kediktatoran Soeharto," sebut Vincent di The Jakarta Method.
Dua dekade usai 1965 meledak, sejarawan Cornell University, Benedict Anderson, membuktikan narasi kekejaman PKI tidak pernah terjadi; semata merupakan propaganda untuk memuluskan kekuasaan Soeharto. Kekuatan di satu tangan. Dalam konteks pembantaian 1965, konsolidasi kekuatan sekaligus pengaruh Soeharto di militer kian tidak terbendung dengan serangkaian jabatan atau posisi strategis yang melekat kepadanya. Di luar KOSTRAD, Soeharto, pada Oktober 1965, membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Dia menunjuk diri sebagai panglimanya. Merujuk buku Exposed: A Visual History of the Destruction of the Indonesian Left (2025)—selanjutnya Exposed—yang disusun Geoffrey Robinson serta Douglas Kammen, Kopkamtib "bukan entitas baru dengan struktur staf dan pasukan sendiri." Penunjukan Soeharto menjadi Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) memberikan Soeharto wewenang di luar lingkup jabatan Komandan Konstrad, menurut Exposed. Secara efektif, jabatan Pangkopkamtib memungkinkan Soeharto mengabaikan rantai komando militer serta dapat mengerahkan personel "dalam struktur teritorial tentara yang luas," tambah Geoffrey serta Douglas.
Berselang sebentar setelah menjabat Pangkopkamtib, Soeharto mengeluarkan instruksi untuk "membersihkan" Angkatan Darat dari semua unsur yang "secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam" atau "bersimpati terhadap" Gerakan 30 September. Dari ruang militer, instruksi ini kemudian diterapkan dalam skala besar—menyasar sipil. Kopkamtib membagi mereka yang dituding bagian dari Gerakan 30 September atau PKI ke tiga kelompok. Kelompok pertama, Golongan A, berisi mereka yang terlibat langsung "upaya kudeta" atau menjadi anggota PKI. Lalu Golongan B, yang kedua, adalah orang-orang yang secara tidak langsung terlibat. Sementara Golongan C, atau ketiga, menampung mereka yang diasumsikan terlibat aktif maupun tidak dalam kudeta serta PKI. Penggunaan definisi yang samar-samar di pengelompokan tersebut, tulis Douglas dan Geoffrey, memberikan diskresi serta wewenang luar biasa bagi Soeharto guna memberangus PKI.
