Kebijakan Distribusi Minyak Goreng Berbasis DMO
Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa distribusi minyak goreng berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sesuai dengan Permendag, kita diberi perintah per Januari nanti, Januari 2026 ini, sampai Desember 2026,” ujar Rizal saat ditemui di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Apa Itu DMO?
DMO adalah kewajiban produsen atau eksportir suatu komoditas untuk menjual sebagian produksinya di pasar domestik sebelum mengekspor sisanya. Tujuannya adalah agar ketersediaan dan stabilitas harga di dalam negeri dapat terjaga.
“Yang kami garis bawahi adalah rencana Bulog juga akan dapat tugas penyaluran minyak goreng hasil DMO dari ekspor, yaitu sejumlah sekitar 35 persen dari total DMO nasional. Ini dibagi oleh Bulog sendiri, ID FOOD, dan yang ketiga adalah Agrinas Palma (Nusantara),” jelas Rizal.
Namun, ia mengaku masih belum ada rincian lebih lanjut terkait hal tersebut. Rizal menambahkan bahwa Bulog sekarang sudah menyiapkan lokasi-lokasi pergudangan dan pendistribusian minyak goreng DMO.
Proses Pendistribusian yang Lebih Efisien
“Pendistribusiannya nanti menyesuaikan dengan Permendag yang baru. Permendag yang baru itu, jadi Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma itu langsung menerima DMO, kemudian dari DMO tersebut langsung didistribusikan langsung ke pengecer, ke pasar-pasar. Jadi tidak lagi ke distribusi satu, distribusi dua, dan lain sebagainya,” jelas Rizal.
Tujuan dari perubahan ini adalah agar harga minyak tetap rendah, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan jalur distribusi tidak rumit, sehingga masyarakat dapat mendapatkan harga yang wajar.
“Jadi ini tujuannya dari pemerintah adalah untuk memotong rantai-rantai pendistribusian. Kalau makin banyak rantainya makin mahal nanti di lapangan. Sehingga harapannya dari DMO tersebut yang diberikan ke Bulog, ke ID FOOD, maupun ke Agrinas Palma langsung ke pasar dengan harga yang lebih murah,” kata Rizal.
Tugas dan Tanggung Jawab Bulog
Bulog memiliki peran penting dalam distribusi minyak goreng DMO. Selain itu, Bulog juga bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan minyak goreng yang telah diproduksi. Rizal menyatakan bahwa Bulog telah melakukan persiapan-persiapan teknis, termasuk memastikan ketersediaan gudang dan sistem logistik yang efisien.
Dalam proses distribusi, Bulog bekerja sama dengan ID FOOD dan Agrinas Palma. Kedua perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan minyak goreng DMO tersalurkan secara merata dan cepat ke pasar.
Manfaat bagi Konsumen
Dengan adanya perubahan dalam sistem distribusi, konsumen diharapkan bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Hal ini sangat penting, terutama di tengah fluktuasi harga global yang sering memengaruhi pasokan minyak goreng.
Selain itu, pengurangan rantai distribusi juga membantu mengurangi biaya operasional dan memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen tanpa adanya manipulasi harga.
Persiapan dan Tantangan
Meskipun sudah ada rencana dan persiapan, Rizal mengakui bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, masalah logistik dan koordinasi antara Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma. Namun, ia optimis bahwa semua pihak akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
“Kami siap menghadapi segala tantangan, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai badan usaha milik negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizal.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan minyak goreng dapat tersedia secara cukup dan stabil di seluruh wilayah Indonesia.
