Permasalahan Subsidi Kapal dan Kebutuhan Masyarakat
Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan berupaya mencari solusi terkait subsidi kapal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait dengan KM Cantika dan KM Fajar yang tidak lagi melayani rute Kecamatan Kesui Watubela dan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Fachri mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan SBT untuk segera berkomunikasi dengan pihak pemilik kapal guna membahas skema subsidi tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya sudah perintahkan Kadis Perhubungan untuk mengkomunikasikan dengan pihak pemilik kapal,” ujar Fachri saat diwawancarai awak media di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (16/12/2025) malam.
Meski begitu, ia mengakui hingga saat ini belum menerima informasi detail terkait hasil kesepakatan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai subsidi kapal dimaksud.
“Sampai sekarang saya belum dapat detail kesepakatan mereka seperti apa. Nanti kita cari jalan solusi lah,” katanya.
Ia menegaskan, subsidi transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten SBT. Pemerintah daerah, lanjut Fachri, akan terus berkoordinasi dengan DPRD dan pihak terkait guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Penilaian dari DPRD Terhadap Kebijakan Subsidi
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Azis Yanlua, menyoroti kebijakan subsidi transportasi yang selama ini dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya warga di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Yanlua menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya transportasi laut yang dikeluhkan hingga kini, Selasa (16/12/2025).
Yanlua menilai, Pemerintah Daerah selama ini lebih banyak memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan Trigana, yang menurutnya justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas.
“Selama ini kita bersubsidi ke Trigana, sementara Trigana ini angkutan yang terbatas dan bisa memuat kelompok menengah ke atas,” ujarnya.
Ia menilai, langkah tersebut justru tidak menyentuh langsung masyarakat dengan ekonomi lemah, lantaran penggunaan Trigana didominasi oleh kelompok yang dianggap mampu.
“Anggota DPRD, kepala dinas, pak bupati, kontraktor dan pengusaha. Sementara masyarakat paling bawah tidak mungkin dan saya yakin jarang sekali naik pesawat,” tegasnya.
Keperluan Transportasi Laut bagi Wilayah Kepulauan
Ia mempertanyakan kebijakan subsidi tersebut, sebab masyarakat kecil di wilayah kepulauan seperti Pulau Kesuy, Pulau Teor dan Pulau Gorom lebih membutuhkan akses transportasi laut yang terjangkau dan rutin.
“Kalau subsidi ke pesawat untuk kelompok menengah ke atas saja bisa, apalagi kepentingan masyarakat di bawah. Karena itu kapal Cantika dan Fajar sudah harus disubsidi oleh Pemda, supaya mempermudah masyarakat yang ada di Pulau Kesuy, Pulau Teor, Pulau Gorom dan sekitarnya,” bebernya.
Tantangan dan Solusi yang Diperlukan
Permasalahan transportasi laut di wilayah kepulauan SBT memang menjadi isu yang sering kali diabaikan. Meskipun Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk mencari solusi, namun implementasinya masih jauh dari harapan masyarakat.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Peningkatan Aksesibilitas: Masyarakat di wilayah kepulauan membutuhkan akses transportasi yang lebih mudah dan terjangkau.
- Penyusunan Kebijakan yang Inklusif: Subsidi transportasi harus diberikan secara merata dan berdampak langsung pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Koordinasi yang Efektif: Pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan adanya koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat dari pemerintah, diharapkan masyarakat di wilayah kepulauan SBT dapat memiliki akses transportasi yang lebih baik dan layak.
