Bupati Kendal Kecam Penggunaan Rekening PKH untuk Judi Online
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengungkapkan keherannya terhadap tindakan warganya yang menyalahgunakan rekening penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari total 42 ribu penerima bantuan, sebanyak 561 rekening terpaksa diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Laporan yang diterima dari Kementerian Sosial menyebutkan bahwa rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi judi online. "Ini sangat memprihatinkan. Mungkin mereka tidak berniat untuk berjudi, bisa jadi hanya iseng," ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Namun, sistem secara otomatis mendeteksi adanya aktivitas judi online. Hal ini membuat Bupati Tika mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan bantuan PKH secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk keperluan yang tidak sesuai.
Daftar Desa Terdampak
Dari total 561 keluarga yang terkena dampak, sebanyak 15 penerima bantuan PKH di Kecamatan Kangkung terdeteksi terlibat dalam aktivitas judi online. Beberapa desa yang tercatat antara lain:
- Desa Laban
- Desa Kadilangu
- Desa Sendangkulon
- Desa Truko
- Desa Karangmalang
Selanjutnya:
- Desa Sendangdawung
- Desa Rejosari
- Desa Lebosari
- Desa Jungsemi
- Desa Kaliyoso
- Desa Tanjungmojo
Bupati menjelaskan bahwa setiap desa memiliki jumlah rekening yang berbeda. Ada desa yang hanya memiliki satu rekening yang terdeteksi, ada juga yang memiliki dua rekening yang terlibat dalam transaksi judi online.
Pemblokiran Rekening dan Tidak Bisa Diaktifkan Kembali
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir. Pihaknya juga tidak dapat memberikan bantuan bagi mereka yang ingin melakukan reaktivasi ulang sebagai penerima PKH.
"Yang mendeteksi transaksi mencurigakan adalah PPATK. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi proses pemblokiran itu," terang Bupati Tika.
Ia mengimbau agar warga penerima bantuan tidak berbuat seenaknya sendiri. Bantuan PKH harus digunakan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk keperluan yang tidak direncanakan seperti judi online.
Tanggapan dari Kepala Dinas Sosial
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kendal, Muntoha, mengaku terkejut saat mengetahui jumlah rekening penerima bantuan yang terindikasi judi online meningkat signifikan.
"Ikut kaget waktu diberi rilis dari Kementerian Sosial, kok banyak sekali di Kendal ini," ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih belum memastikan apakah ada rekening penerima bantuan lagi yang disalahgunakan. "Beberapa waktu lalu kami dihubungi lagi, katanya ada penambahan tapi belum tahu ada berapanya," tambahnya.
Pentingnya Sosialisasi
Bupati Tika menekankan pentingnya sosialisasi intensif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam permainan judi online. Ia menilai bahwa bantuan PKH harus digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Dengan adanya penggunaan yang tidak tepat, bantuan yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi alat yang disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bantuan secara bertanggung jawab.
