Bupati Ponorogo Ditangkap KPK Bersama 12 Orang, 7 Dibawa ke Jakarta Hari Ini

admin.aiotrade 08 Nov 2025 3 menit 16x dilihat
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK Bersama 12 Orang, 7 Dibawa ke Jakarta Hari Ini
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK Bersama 12 Orang, 7 Dibawa ke Jakarta Hari Ini

Penangkapan Bupati Ponorogo dalam OTT KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi tersebut di Ponorogo. Selain Sugiri, sebanyak 12 orang lainnya juga diamankan dalam kegiatan tersebut.

Dari total 13 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya akan dibawa ke Jakarta hari ini. Hal ini disampaikan oleh Budi Prasetyo melalui pernyataannya. Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut berlangsung pada Jumat malam, 7 November 2025, dan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

OTT Terkait Proses Mutasi Jabatan

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah membenarkan adanya penangkapan Bupati Ponorogo dalam OTT tersebut. Ia menyatakan bahwa Sugiri Sancoko diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan setempat.

Mutasi pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Ponorogo digelar di belakang pringgitan, yaitu rumah dinas Bupati Ponorogo, Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.11 WIB.

Klaim Bupati Tak Ada yang Menyuap

Saat melakukan mutasi, Sugiri Sancoko sempat mengklaim bahwa tidak ada yang menyuap atau memberikan sogokan padanya untuk melakukan mutasi. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di depan para pejabat Pemkab Ponorogo.

“Saya tadi kan awal pidato menyebut enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang membayar untuk mutasi),” ujar Sugiri. Namun, beberapa jam setelah kegiatan mutasi, Sugiri justru terjaring dalam OTT KPK terkait kasus mutasi dan promosi jabatan.

Tanggapan Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan respons terkait OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Ia menegaskan bahwa integritas adalah prinsip utama yang terus ditekankan kepada seluruh kader partai.

Ganjar menyebut bahwa peringatan tersebut telah disampaikan berulang kali dalam berbagai forum internal PDIP. “Perintah menjaga integritas sudah berkali-kali diberikan. Kita semua selalu saling mengingatkan,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Namun, ia juga menekankan bahwa jika ada kader yang menyimpang dari prinsip tersebut, maka konsekuensinya harus ditanggung secara pribadi. “Namun jika yang bersangkutan tidak bisa menjaga maka risiko itu dia tanggung. Kami hormati proses penegakan hukum,” tegasnya.

Proses Hukum yang Sedang Berlangsung

Sejauh ini, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang diamankan dalam OTT tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut tentang dugaan korupsi yang terjadi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di Ponorogo.

Pihak KPK juga akan menentukan apakah ada unsur tindak pidana korupsi yang terbukti dalam kegiatan tersebut. Jika terbukti, maka para tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal terkait korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah Selanjutnya

Selain itu, KPK juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian dan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.


Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan