Perubahan Regulasi Olahraga di Indonesia
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir telah mengambil langkah penting dengan mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Media Center Kemenpora, Jakarta, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak seperti KONI, NOC Indonesia, dan DPD RI.
Permenpora 14/2024 sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu mengintervensi organisasi olahraga, termasuk dalam hal pendanaan dan struktur kepengurusan. Beberapa pasal dalam regulasi tersebut bertentangan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) dan Undang-Undang Keolahragaan, serta mengurangi otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran olahraga. Untuk menggantikan regulasi tersebut, Erick Thohir mengeluarkan Permenpora Nomor 7 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 22 September 2025.
Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki rencana untuk menyederhanakan 191 peraturan menjadi kurang dari 20, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan deregulasi. Proses penyusunan regulasi baru akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar lebih relevan dan tidak menimbulkan polemik.
Penilaian terhadap Langkah Erick Thohir
Saya mendukung langkah Menpora Erick Thohir dalam mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Aturan ini sebelumnya ditandatangani oleh Menpora sebelumnya, Dito Ariotedjo, pada 18 Oktober 2024. Keputusan Erick Thohir patut mendapat pujian karena menunjukkan pemahaman yang baik tentang tata kelola organisasi olahraga.
Permenpora Nomor 14/2024 sempat menuai kritik dari kalangan insan olahraga. Mereka merasa pemerintah melakukan intervensi yang terlalu jauh ke dalam federasi olahraga dengan aturan tersebut. Dalam konferensi persnya di Media Centre Kemenpora, Jakarta, Menpora Erick menjelaskan bahwa pencabutan aturan tersebut sejalan dengan Piagam Olimpiade dan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Relevansi dengan Rencana Pembangunan Nasional
Ini ada payung hukumnya juga. Di mana Presiden Prabowo Subianto ingin adanya rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas olahraga di Indonesia.
Lebih mengejutkan lagi, Menpora Erick berani mengumumkan pemangkasan 191 Permenpora menjadi di bawah 20 Permenpora. Pemangkasan ini akan dikoordinasikan dengan Menteri Hukum dengan membentuk tim bersama antara Kemenpora dan lembaga terkait.
Kesiapan Erick Thohir dalam Menghadapi Tantangan Olahraga
Erick Thohir cukup jeli dalam menghadapi isu-isu yang berkembang di dunia olahraga. Hal ini tidak pernah terlihat sebelumnya dari para Menpora sebelumnya. Saya yakin pemangkasan Permenpora ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan dunia olahraga Indonesia ke depan. Dengan regulasi yang lebih sederhana dan relevan, diharapkan dapat memberikan ruang bagi organisasi olahraga untuk berkembang secara mandiri dan profesional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!