Pendanaan Campuran untuk Transisi Ekonomi Hijau
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Celios) menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan skema pendanaan campuran atau blended financing dalam upaya mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau. Menurut peneliti Celios, Jaya Darmawan, kebutuhan dana untuk transisi tersebut diperkirakan mencapai sebesar Rp1.500 triliun per tahun. Angka ini bisa dipenuhi melalui berbagai instrumen pendanaan seperti loss and damage fund, pajak kekayaan, pajak karbon, pengembangan pajak sektor sawit, hingga windfall profit tax.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sebenarnya dari teman-teman yang memiliki pendekatan yang mirip, yaitu socio-bio ekonomi, sudah menghitung bahwa kita sangat berpotensi mendapatkan mesin pendanaan ekonomi atau bahasa umumnya blended finance itu hingga Rp1.300 triliun,” ujar Jaya dalam acara diskusi Suara Dari Selatan, Jumat (14/11).
Tantangan dalam Kebijakan Fiskal
Meskipun peluang pendanaan cukup besar, Jaya menilai kebijakan fiskal pemerintah belum mencerminkan keberpihakan kuat terhadap ekonomi restoratif maupun pembangunan hijau. Ia mengamati tren anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa porsi belanja lingkungan jauh lebih kecil dibanding sektor pertahanan, keamanan, dan belanja ekonomi umum.
“Ternyata memang beberapa anggaran yang dikaitkan dengan lingkungan itu lebih kecil trendnya, pertumbuhannya, dibandingkan dengan anggaran untuk pertahanan dan keamanan, dibandingkan dengan anggaran untuk ekonomi secara umum,” ujarnya.
Perlu Perubahan Orientasi Kebijakan
Jaya menegaskan perlunya perubahan orientasi kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan realokasi belanja negara. Ia menilai langkah tersebut bukan hal sulit bagi pemerintah karena historisnya pemerintah sudah beberapa kali melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran.
- Realokasi belanja negara dapat dilakukan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
- Pemerintah perlu memprioritaskan investasi di sektor lingkungan dan ekonomi restoratif.
- Kebijakan fiskal yang lebih inklusif akan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.
Pentingnya Beralih ke Model Ekonomi Restoratif
Di samping itu, Jaya juga menegaskan pentingnya Indonesia beralih dari model ekonomi ekstraktif. Ia menilai sebagian besar kekayaan dari kelompok superkaya juga berasal dari sektor ekstraktif, sehingga transformasi model ekonomi menjadi semakin mendesak.
“Indonesia itu sudah terlalu besar mendorong ekonomi yang ekstraktif dan banyak juga kekayaan orang superkaya itu berasal dari ekstraktif. Ekonomi restoratif harapannya satu sisi dia bisa restore, memulihkan lingkungan, menjaga bentang alam, tapi juga meningkatkan perekonomian,” jelasnya.
Manfaat Ekonomi Restoratif
Ekonomi restoratif tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa manfaat utama dari model ini antara lain:
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- Memperkuat ketahanan ekosistem.
- Menciptakan lapangan kerja di sektor lingkungan dan pertanian berkelanjutan.
- Mengurangi risiko bencana alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik.
Dengan adanya pendekatan ekonomi restoratif, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan yang berkelanjutan dan adil.
