Kesepakatan Freeport Mc Moran Melepas 12 Persen Saham ke Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan tambang Freeport Mc Moran untuk melepas sebesar 12 persen saham tanpa biaya. Hal ini diumumkan oleh Rosan P Roeslani, CEO Danantara, dalam sebuah pertemuan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, pada Selasa (30/9/2025).
Rosan menjelaskan bahwa ia baru saja bertemu dengan CEO Freeport Mc Moran, Kathleen Quirk, dan Chairman perusahaan tersebut, Richard Adkerson, di Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, pihak Freeport secara resmi menyetujui pengalihan 12 persen saham kepada pemerintah Indonesia.
“Mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen tanpa biaya,” ujar Rosan. Ia juga menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa waktu.
Sebelumnya, rencana awalnya adalah hanya melepas 10 persen saham. Namun, melalui negosiasi yang terus berjalan, jumlah saham yang dilepas meningkat menjadi 12 persen. Rosan menyampaikan rasa syukur atas perkembangan ini, mengingat peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pihak Freeport terhadap kerja sama dengan pemerintah Indonesia.
Dengan adanya kesepakatan ini, kepemilikan saham pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Peran Menteri ESDM dalam Proses Negosiasi
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proses penambahan saham dilakukan lebih cepat. Ia mengatakan bahwa Presiden meminta agar komunikasi antara pihak pemerintah dan Freeport Mc Moran dipercepat.
“Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Dan kalau itu sudah fix, Insha Allah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” ujar Bahlil saat berbicara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menanyakan tentang proses negosiasi yang sedang berlangsung. Bahlil menyampaikan bahwa negosiasi berjalan baik, dengan rencana divestasi yang lebih dari 10 persen. Awalnya, pihak Freeport setuju untuk menambah saham sebesar 10 persen, namun kini berkembang menjadi 12 persen.
Impak Kesepakatan bagi Pemerintah dan Freeport
Kesepakatan ini memiliki dampak signifikan bagi pemerintah Indonesia, karena semakin memperkuat kontrol pemerintah atas operasional PT Freeport Indonesia. Dengan peningkatan kepemilikan saham, pemerintah akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut.
Di sisi lain, Freeport Mc Moran juga mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini. Dengan menyetujui pengalihan saham tanpa biaya, perusahaan ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, kesepakatan ini juga membuka peluang untuk melanjutkan kontrak operasional yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Meski ada progres positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, perlu adanya kesepakatan lanjutan terkait tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak Freeport untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan regulasi dipenuhi.
Namun, dengan adanya kesepakatan ini, potensi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan Freeport Mc Moran semakin terbuka. Hal ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat lokal maupun nasional, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!