Pemerintah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), melalui memorandum yang dirilis pada Rabu (7/1). Meskipun tak lantas menurunkan komitmen iklim Indonesia, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono menilai penarikan AS dapat mempersempit pendanaan iklim.
Menurutnya, berkurangnya komitmen negara maju juga akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan untuk kepentingan transisi energi. Efeknya akan dirasakan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sebelumnya, AS pun sudah digantikan Jerman sebagai co-lead Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menutup semua ruang kerja sama internasional bagi Indonesia.
“Indonesia punya peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara South Global dan Timur Tengah,” kata Agung, dalam keterangan resmi, pada Jumat (9/1).
- AS Hengkang dari UNFCCC, NRDC Sebut Pemimpin Dunia Tak Ikuti Jejak Trump
- Pemimpin Dunia Kecam Langkah Trump Tarik AS dari Pakta Iklim PBB
Bencana ekologis yang melanda wilayah Sumatra menjadi acuan penting, di mana Indonesia harus memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim secara konsisten.
Konsistensi Kebijakan Nasional
“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan penurunan emisi, pengurangan ketergantungan energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan dampak krisis iklim,” jelas Agung.
Kemunduran AS tidak seharusnya membuat komitmen Indonesia ikut melemah atau bahkan berhenti. Indonesia juga punya peran strategis di BRICS+ yang bisa menjadi alternatif untuk pertukaran teknologi, pembiayaan alternatif, dan praktik baik transisi energi.
Selaras dengan hal tersebut, Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyatakan aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik suatu negara.
Keluarnya AS dari UNFCCC juga tidak mengurangi urgensi krisis iklim, serta tidak mengurangi tanggung jawab komunitas internasional atas masalah iklim. Menurut Dino, momentum ini harus dimanfaatkan negara berkekuatan menengah seperti Indonesia untuk melipatgandakan peran dalam melanjutkan komitmen memangkas emisi karbon global.
