Peran Pendanaan Iklim dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat
Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa pemerintah masih perlu melakukan beberapa perubahan mendasar agar masyarakat adat dan kelompok rentan dapat merasakan manfaat dari pendanaan iklim yang adil. Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia, menilai salah satu langkah penting adalah menghentikan industri ekstraktif dan deforestasi terencana.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Leonard menyampaikan pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dalam Leaders’ Summit Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP30 di Belém, Brasil, pada 6–7 November 2025. “Ini bukan sekadar tentang suhu. Ini tentang kelangsungan hidup manusia, hutan, dan masa depan,” ujarnya, mengulangi ucapan Guterres.
Dalam forum tersebut, Guterres mengakui kegagalan negara-negara dunia menjaga komitmen pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Dia juga menyerukan perubahan paradigma untuk menahan laju pemanasan Bumi. Selain itu, dia mendesak negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar US$300 miliar per tahun, sebagai bagian dari target US$1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang pada 2035. Kesepakatan ini telah disepakati dalam COP29 di Baku, Azerbaijan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai jumlah pendanaan iklim saat ini masih terlalu kecil. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara maju belum serius membayar ‘utang iklim’ kepada negara berkembang.
“Jika praktik ini terus berlangsung, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan melewatkan kesempatan emas untuk tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Bhima.
Bhima menambahkan, Indonesia seharusnya menuntut tanggung jawab negara maju sambil mendorong peralihan kebijakan fiskal dan perbankan domestik ke ekonomi restoratif. Peralihan ini berpotensi menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 2.208 triliun dalam 25 tahun.
Menurut Bhima, inisiatif Tropical Forests Forever Fund (TFFF) yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bisa menjadi contoh pendanaan yang tepat. Dana sebesar US$ 125 miliar itu dirancang dalam skema results-based payments bagi negara hutan tropis yang berhasil menekan deforestasi. Sebanyak 20 persen dari jumlah itu wajib dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
“Kondisi ini hanya dapat terjadi bila terjadi pelibatan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar keputusan elite pemerintah dan mitra internasional,” ujar Bhima.
Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengingatkan agar pendanaan iklim global benar-benar mengalir hingga ke komunitas penjaga hutan dan ekosistem. “Bukan hanya melalui proyek besar yang rawan greenwashing,” katanya.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pendanaan Iklim
Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar mencapai sasaran. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga mengenai lingkungan dan cara-cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Selain itu, partisipasi masyarakat adat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana iklim. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dan lembaga internasional dapat memastikan bahwa dana yang diberikan tidak hanya digunakan untuk proyek besar, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada komunitas lokal.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Membuat kebijakan yang secara eksplisit mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam.
- Memberikan pelatihan dan sumber daya kepada masyarakat adat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan.
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat adat untuk memastikan bahwa dana iklim digunakan dengan benar dan efektif.
Dengan demikian, pendanaan iklim tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat keadilan sosial dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.
