Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Menentukan Arah Kebijakan Nasional
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam menentukan arah kebijakan nasional. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyampaikan pandangannya mengenai tiga hal utama yang menjadi fokus pemerintahan ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pertama: Pembengkakan Jumlah Kementerian
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan jumlah kementerian yang cukup signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Struktur kabinet yang lebih besar menunjukkan pergeseran dalam strategi politik dan pembagian kekuasaan.
"Ada trade-off terkait penambahan jumlah kementerian yang membengkak hingga 49 kementerian dari pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian," jelas Arya dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Catatan CSIS”.
Peningkatan jumlah kementerian ini bisa berdampak pada efisiensi dan koordinasi antar lembaga, serta memengaruhi cara pemerintah dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi.
Kedua: Keputusan untuk Melanjutkan atau Menciptakan Program Baru
Tantangan kedua berkaitan dengan apakah pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program-program unggulan dari pemerintahan sebelumnya atau justru menciptakan program baru yang berbeda. Hal ini penting karena menentukan arah pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.
"Apa yang saya lihat dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Prabowo melakukan transformasi yang sangat besar dari program-program berbasis infrastruktur menjadi program berbasis redistribusi sosial melalui kebijakan-kebijakan populis," tambah Arya.
Ia mencontohkan, dalam masa kampanye, Prabowo sempat menyoroti program besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur, dan hilirisasi sebagai prioritas utama. Namun, dalam satu tahun terakhir, ia melihat adanya perubahan besar dalam fokus kebijakan pemerintah.
Ketiga: Penarikan Kembali Kewenangan ke Tingkat Pusat
Selain itu, Arya menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan gejala recentralization atau penarikan kembali kewenangan ke tingkat pusat. Hal ini berbeda dengan semangat desentralisasi yang ditekankan dalam pemerintahan sebelumnya.
"Trade-off ketiga adalah apakah pemerintahan Prabowo akan memperbesar peran pemerintah pusat atau justru memberikan peran itu kepada pemerintahan daerah," ujar Arya.
Polanya terlihat dari sejumlah program strategis nasional yang kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi simbol utama kebijakan sosial pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kenyataannya yang terjadi saat ini bukan desentralisasi, tetapi resentralisasi yang terlihat dari program strategis yang dikelola pemerintah pusat, contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG)," sambungnya.
Perubahan Arah Kebijakan Fiskal
Arya juga menyoroti pergeseran arah kebijakan fiskal dalam satu tahun terakhir yang menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan masa pemerintahan Jokowi. Ia menyebut alokasi anggaran infrastruktur mengalami penurunan signifikan untuk memberi ruang bagi program sosial populis.
"Kita melihat peralihan kebijakan era Prabowo dari pemerintahan sebelumnya, dari alokasi fiskal untuk infrastruktur yang mengalami pengurangan cukup dalam dari anggaran APBN," kata Arya.
Menurut Arya, perubahan arah kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat legitimasi politik melalui program yang langsung menyentuh masyarakat. Namun, di sisi lain, langkah ini menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang membutuhkan investasi besar di sektor infrastruktur.
