Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 di Maluku Utara
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini berlangsung di lantai IV Kantor Gubernur, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, pada Selasa (11/11/2025).
Usai rapat, Sarbin menyampaikan bahwa evaluasi akan dilanjutkan pekan ini karena masih ada sejumlah OPD yang belum hadir. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengundang kembali seluruh OPD untuk hadir lengkap pada Kamis dan Jumat mendatang.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Rapat ini masih berlanjut. Kami akan undang kembali seluruh OPD supaya hadir lengkap," ujar Sarbin.
Fokus dari evaluasi tersebut adalah serapan anggaran, terutama pada proyek-proyek konstruksi dan pengadaan. Sarbin menegaskan bahwa pihaknya ingin melihat bagaimana progres lapangan dan apakah realisasinya sinkron dengan pembayaran.
"Yang paling utama konstruksi dan pengadaan. Kita ingin melihat bagaimana progres lapangan, dan apakah realisasinya sinkron dengan pembayaran. Tidak mungkin progres fisik baru 60 persen, tapi bayarannya sudah 80 persen. Itu tidak masuk akal," tegasnya.
Saat ditanya mengenai tingkat serapan anggaran, Sarbin mengungkapkan bahwa saat ini angka berada di rentang 40 sampai 50 persen. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa hingga Desember nanti angka tersebut bisa mencapai 85 persen. Namun, ia mengakui bahwa angka 40 persen ini memang mengkhawatirkan.
Ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi menjadi faktor yang berpotensi menghambat pekerjaan fisik. Sarbin juga tidak menutup kemungkinan adanya langkah adendum jika situasi di lapangan membutuhkan penyesuaian.
"Kalau utang itu kan biasanya tidak ada uang tapi pekerjaan selesai. Ini berbeda, karena uangnya ada. Kita berharap pekerjaan selesai tepat waktu sehingga tidak ada utang. Langkah adendum mungkin diambil. Tapi semua akan melihat perkembangan sampai akhir tahun anggaran," ujarnya.
Sarbin menegaskan bahwa teguran kepada OPD dan pihak ketiga yang lambat bekerja sudah dilakukan. Pemprov juga telah menggelar rapat khusus bersama kontraktor proyek-proyek besar di Dikbud dan PUPR.
"Kami sudah panggil pihak ketiga. Harapan saya, itu menjadi efek domino agar pekerjaan di lapangan bisa lebih cepat," katanya.
Ia menyoroti khusus pekerjaan fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara. Sarbin menegaskan bahwa jika seseorang memenangkan lelang, maka ia harus bertanggung jawab. Kerjanya harus lebih cepat, jangan sampai tidak selesai.
"Dari laporan sementara yang diterimanya, progres pelaksanaan pekerjaan PUPR berada pada rentang 40–58 persen. PUPR ada yang melapor 40–48 persen, ada yang 58 persen," ungkapnya.
Sementara untuk Dikbud, progres rehab bangunan hampir seluruhnya selesai, namun pembangunan baru masih bervariasi. "Pekerjaan rehab hampir selesai semua. Untuk bangunan baru, ada yang 48 persen, ada 52 persen, ada juga yang baru 38 persen," ucapnya.
