Kepala Daerah Era Prabowo Subianto Terjaring OTT KPK
Kasus korupsi yang menimpa para kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin bertambah. Salah satu yang terbaru adalah Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo (GSW), yang ditangkap dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).
Dari hasil penyidikan, KPK mengungkap bahwa GSW diduga kuat menerima uang hingga miliaran rupiah yang berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa praktik kotor ini dimulai setelah pelantikan sejumlah pejabat pasca-Gatut menjabat.
Ia mewajibkan para pejabat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa membubuhkan tanggal. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk menekan dan menyandera para kepala OPD agar selalu loyal dan menuruti permintaan uang jatah darinya.
"Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/4/2026) malam.
Daftar Kepala Daerah yang Terjerat OTT KPK
Selain Bupati Tulungagung, beberapa kepala daerah lain juga terjaring dalam operasi anti-korupsi KPK. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)
- Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
- Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)
- Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
- Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
- Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
- Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
- Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)
Pada 9 Maret lalu, Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari, terciduk dalam OTT KPK. Sebelumnya, KPK juga mengungkap pelanggaran yang dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Pada bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah. Operasi senyap ini dilakukan di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi. Selain itu, KPK juga menangkap delapan orang dalam OTT KPK di Jawa Tengah pada hari yang sama dengan mengamankan Bupati Pati, Sudewo.