Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Umumkan Calon Pimpinan Tinggi Pratama yang Lolos Seleksi Administrasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan daftar calon pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) yang berhasil lolos tahap seleksi administrasi. Pengumuman ini mencakup beberapa posisi strategis, termasuk Direktur Penyelidikan dan Direktur Penuntutan. Para kandidat yang dinyatakan lulus selanjutnya diwajibkan mengikuti uji penulisan policy brief atau makalah serta bahan presentasi.
Proses seleksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK dalam memperkuat struktur organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM
– TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget (Next: OKX, Tokocrypto & Saham).
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart
- Tidur/Sibuk, transaksi jalan
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Daftar Nama Kandidat yang Lolos Seleksi Administrasi
Total jumlah kandidat yang lolos seleksi administrasi mencapai 131 orang. Berikut adalah rincian nama-nama kandidat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk enam jabatan JPT Pratama di lingkungan KPK:
1. Direktur Penyelidikan
- Achmad Taufik (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Arif Abdul Halim (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Farhan (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Nasidin (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Tessa Mahardhika Sugiarto (Komisi Pemberantasan Korupsi - eks juru bicara KPK)
2. Direktur Penuntutan
- Adhryansah (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Agustinus Heri Mulyanto (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Budhi S (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Dandeni Herdiana (Kejaksaan Republik Indonesia)
- Wagiyo (Kejaksaan Republik Indonesia)
3. Kepala Biro Hukum
- Eko Setiawan (Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
- Farhan Abdi Utama (Badan Kepegawaian Negara)
- Iskandar Marwanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Richard Marpaung (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Syahmardan (Kementerian Hukum)
- Victor Stanny Hamonangan (Kementerian Hukum)
- Wahyu Tri Hartomo (Kementerian Hukum)
4. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi
- Anwar Munajah (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Dadi Mulyady (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Dzikran Kurniawan (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
- H Awang Dicko Mahendra (Pemerintah Kota Singkawang)
- Kuswanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Rino Haruno (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Taryanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Teguh Widodo (Komisi Pemberantasan Korupsi)
5. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V
- Andy Purwana (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Arief Nurcahyo (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Asep Rahmat (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- David Hartono Hutauruk (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Eddy Taufiq (Pemerintah Kabupaten Mojokerto)
- Imam Turmudhi (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Jackson Simamora (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
- Maria Ivonne Tarigan (Kementerian Dalam Negeri)
- Maruli Tua (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Muhammad Harmain (Pemerintah Kabupaten Langkat)
- Nexio Helmus (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Niken Wulandari (Pemerintah Kabupaten Bintan)
- Raimundus Nggajo (Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
- Syarifuddin (Pemerintah Kota Kendari)
6. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat
- (Total 52 nama, antara lain):
- Agung Heru Pranyoto (Kementerian Keuangan)
- Almuniza Kamal (Pemerintah Provinsi Aceh)
- Febrianto Nugroho (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Guntur Kusmeiyano (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Hanafi Hari Susanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Hendrik Suhendro (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Heru Tjahjono (Ombudsman Republik Indonesia)
- Johnson Ridwan Ginting (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Kunto Ariawan (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Mita Koto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- Mohammad Bahrunsyah Lamatenggo (Ombudsman Republik Indonesia)
- Rahmaluddin Saragih (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- (Dan 40 nama lainnya dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah).
Proses Seleksi Lanjutan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan komitmen lembaga antirasuah untuk menjaga transparansi dalam proses seleksi ini. "Untuk menghasilkan putra-putri terbaik bangsa dalam pengisian jabatan di KPK ini, maka kami berkomitmen untuk terbuka dalam prosesnya, termasuk dengan menyampaikan hasilnya kepada publik pada setiap tahapannya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).
Budi menambahkan, tahap penulisan policy brief akan dilaksanakan secara luring (offline) di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/11/2025) mendatang.
