Daftar Negara BRICS: Anggota dan Mitra Resmi

Palestina Resmi Mendaftar ke BRICS

Palestina telah resmi mendaftar sebagai anggota BRICS setelah sejumlah besar negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kemerdekaannya. BRICS adalah sebuah forum ekonomi yang dipimpin oleh lima negara besar, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Forum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan terhadap dominasi lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia.

Sejak 2024, beberapa negara lain juga memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Di antaranya adalah Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, dan Iran. Sementara itu, Indonesia telah secara resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025 lalu. Permintaan Palestina untuk bergabung dengan BRICS menambah panjang daftar negara yang ingin menjadi bagian dari forum tersebut.

Struktur Anggota BRICS

BRICS awalnya dibentuk tanpa keikutsertaan Afrika Selatan pada tahun 2009. Aliansi ini dirancang untuk memberikan alternatif bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi lembaga keuangan Barat. Tujuan utama BRICS adalah menjadi wadah inklusif bagi negara-negara Global South, dengan fokus pada kerja sama ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan adil bagi semua anggotanya.

BRICS menjalankan kerja sama melalui prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan berdaulat, inklusivitas, konsensus, dan kolaborasi yang diperkuat. Forum ini juga merupakan kemitraan negara-negara berpengaruh yang memperjuangkan multilateralisme inklusif. Berbagai platform digunakan untuk menjalankan operasional BRICS, termasuk pertemuan tingkat tinggi tahunan, diskusi antar menteri, serta kelompok kerja yang fokus pada aspek keuangan, perdagangan, dan keamanan.

Setiap tahun, pemimpin dari negara-negara anggota berkumpul untuk membahas tantangan global dan merancang strategi kolaborasi bersama. Salah satu inisiatif penting dari BRICS adalah pendirian New Development Bank (NDB), yang bertujuan untuk mendukung proyek infrastruktur dan investasi di antara anggotanya, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

Daftar Anggota BRICS dan Mitra

BRICS terdiri dari lima negara anggota tetap, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Selain itu, beberapa negara tambahan juga telah bergabung sebagai mitra. Dalam daftar anggota penuh dan mitra BRICS, terdapat sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berikut daftar lengkap anggota BRICS:

• Anggota Tetap: Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan
• Negara Mitra: Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, Indonesia, Iran, Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Vietnam

Selain itu, ada sejumlah negara yang menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Beberapa di antaranya adalah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Ghana, Libya, Mali, Senegal, Sudan Selatan, Sudan, Tunisia, Zimbabwe, Kolombia, El Salvador, Nikaragua, Peru, Venezuela, Afganistan, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Irak, Kuwait, Laos, Myanmar, Pakistan, Palestina, Sri Lanka, Suriah, dan Serbia.

New Development Bank (NDB)

Anggota BRICS juga membentuk New Development Bank (NDB) pada tahun 2024. NDB adalah lembaga keuangan multilateral yang didirikan dengan tujuan menyediakan pendanaan untuk proyek infrastruktur di negara-negara berkembang. NDB disebut-sebut sebagai saingan dari lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia.

Modal awal NDB sebesar 100 miliar dollar AS, dibagi rata oleh lima negara pendiri BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kantor pusat NDB berada di Shanghai, Tiongkok, dengan beberapa kantor regional di Afrika. Seiring dengan penambahan anggota, BRICS kini lebih dikenal sebagai BRICS+.

Pemegang saham NDB juga semakin bertambah. Beberapa negara yang ikut menyetor modal saham di NDB antara lain Bangladesh, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Dengan penambahan anggota baru, BRICS semakin memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam urusan internasional dan menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil.