Kebumen Menghadapi Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen terus memilih program dan kegiatan prioritas setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp244 miliar. Pemangkasan ini memengaruhi berbagai proyek yang sebelumnya direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026.
Dua Program yang Batal Dilaksanakan
Dua program yang dipastikan batal dilaksanakan tahun 2026 adalah Kawasan Agrowisata Kebumen dan penataan Alun-alun Gombong. Kedua proyek ini sebelumnya menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah, tetapi kini harus ditunda karena keterbatasan anggaran.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan akibat pelemahan ekonomi yang memengaruhi fiskal negara. Namun, ia berjanji akan kembali mengucurkan TKD jika penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, meningkat di pertengahan kuartal II tahun 2026.
"Kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik," ujarnya. "Tahun depan akan terlihat lebih cepat. Pertengahan triwulan II tahun depan, saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah."
Purbaya menegaskan bahwa pemotongan TKD dilakukan secara proposional. Daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara juga mengalami pemangkasan TKD yang lebih besar.
Penyesuaian Prioritas Anggaran
Kondisi ini segera direspon oleh tim eksekutif dan legislatif Kebumen yang mulai menyusun RAPBD 2026. Salah satu prioritas utama adalah mempertahankan anggaran JKN sebesar Rp70 miliar.
Anggota Badan Anggaran sekaligus Bapemperda DPRD Kebumen, Wahid Mulyadi, menyampaikan bahwa TPAD dan Banggar telah menyepakati Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2026. Pemangkasan TKD membuat mereka harus kembali memilah kegiatan dan pos anggaran prioritas.
"Kalau mengurangi jaminan kesehatan nasional, kita potensinya, Kebumen tidak UHC (Universal Health Coverage). Oleh karena, kami sepakat, DPRD Kebumen tidak mau mengurangi jaminan kesehatan. Kami memberikan warning kepada eksekutif 2026 harus UHC," kata Wahid.
Kegiatan yang Dipangkas atau Ditunda
Berikut daftar kegiatan yang batal dilaksanakan pada 2026 dan dilakukan efisiensi:
- Pembangunan awasan Agrowisata Kebumen - batal.
- Revitalisasi Alun-alun Gombong - batal.
- Efisiensi Dana Desa (DD) hingga Rp60 miliar.
- Operasional di OPD, termasuk anggaran Setewan DPRD Kebumen yang dipangkas hingga Rp7 miliar.
Wahid menambahkan, DPRD juga akan merelakan pemangkasan alokasi anggaran untuk kegiatan usulan masyarakat lewat DPRD atau pokok pikiran (Pokir). Hanya saja, belum ada keputusan soal pokir ini.
"Ini kemungkinan yang akan kami korbankan. Mungkin ditunda dululah, istilahnya," tutur anggota Komisi C DPRD Kebumen itu.
Kegiatan Lain yang Mungkin Dipangkas
Kegiatan lain yang mungkin dipangkas adalah anggaran bantuan langsung tunai atau BPJS dari DBHCHT. Namun, bersama Pemkab Kebumen, pihaknya masih membahas apakah pemangkasan berlaku terkait nominal yang akan diterima warga atau mengurangi jumlah penerima bantuan.
"Ini yang belum dibahas," kata politisi PPP ini.
Penyesuaian Anggaran OPD
Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen sebagai ketua TPAD Kebumen, Edi Rianto, mengatakan bahwa pemotongan TKD di Kabupaten Kebumen sekitar 26 persen atau sekitar Rp 244 miliar. Menurutnya, kondisi ini membuat anggaran OPD dipangkas hingga hampir 30 persen.
"Efisiensikan semua anggaran yang lebih berkaitan operasional. Jadi operasional kita tekan, hampir di seluruh OPD itu jatuhnya hampir 30 persen. Skala prioritas disesuaikan kembali," ungkapnya.
Terkait pekerjaan fisik, terang Edi, akan melihat skala prioritas. Edi juga memastikan, Pemkab Kebumen setuju anggaran untuk JKN tak diutak-atik.
"Kami sepakat, tidak kita ganggu itu," jelasnya.
