Dana Cadangan Bencana yang Masih Tersedia
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki sisa dana cadangan bencana sebesar Rp 2,97 triliun yang dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatera. Total dana cadangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah sebesar Rp 5 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 18 Desember 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurutnya, dana cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun sebesar Rp 5 triliun masih tersedia sebanyak Rp 2,97 triliun. Jika dibutuhkan, jumlah tersebut bisa ditambah lagi. Ia menegaskan bahwa dana cadangan bencana ini merupakan bagian dari dana tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dana Tanggap Darurat dan Alokasi Tambahan
Selain dana cadangan bencana, dana tanggap darurat juga mencakup dana siap pakai (DSP). Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi DSP sebesar Rp 1,6 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan dana kemasyarakatan presiden sebesar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota mendapatkan Rp 4 miliar, sedangkan setiap provinsi mendapatkan Rp 20 miliar. Menurut Suahasil, dana ini langsung dialirkan kepada APBD masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.
Anggaran untuk Tahun 2026
Untuk tahun 2026, pemerintah menganggarkan DSP sebesar Rp 250 miliar dan dana cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun. Dana ini masih bisa ditambah sesuai kebutuhan. Estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana di Sumatera pada 2026 mencapai Rp 51 triliun.
“Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, memanfaatkan alokasi belanja yang tidak perlu, dan akan kami alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana,” ujar Suahasil.
Pengalihan Anggaran Efisiensi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Ia memastikan bahwa anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta BNPB akan berasal dari APBN.
“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026.
