Pemkot Samarinda Hadapi Kekuatan Finansial yang Menurun
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Dampak dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menyebabkan kerugian sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini memaksa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk melakukan berbagai langkah strategis agar pembangunan tetap dapat berjalan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Andi Harun menegaskan bahwa kapasitas fiskal kota akan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026 akibat penerapan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 56/2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menghadapi situasi ini, ia telah melakukan konsolidasi dan mencari solusi terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
"Kami telah melakukan brainstorming untuk mengubah budaya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan," ujar Andi Harun baru-baru ini.
Konsultasi dengan DPRD dan Penyesuaian Prioritas
Untuk merancang strategi yang lebih efektif, Pemkot Samarinda juga melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Salah satu langkah jangka pendek yang disepakati adalah efisiensi pada pos belanja non-prioritas. DPRD memberikan persetujuan atas rencana penundaan belanja modal yang tidak mendesak.
"Tujuan efisiensi kami adalah pada perjalanan dinas, makan minum, belanja pemeliharaan, serta administrasi seperti ATK dan lain-lain," jelasnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Prioritas utama yang disepakati bersama adalah menjaga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji bagi ASN, P3K, serta tenaga non-ASN.
"Efisiensi bukan berarti mengorbankan hak pada yang seharusnya menerima, seperti pegawai. Yang kami pertahankan adalah haknya," tegas Andi Harun.
Fokus pada Sektor Vital dan Program Populis
Selain gaji, alokasi anggaran akan difokuskan pada dua sektor vital, yaitu pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan, serta program yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pemkot Samarinda juga memastikan bahwa program populis Pro Bebaya tetap aman dan berjalan pada 2026.
Program ini dianggap sebagai belanja penunjang yang diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Di sisi lain, Andi Harun menyampaikan bahwa program penanganan banjir tidak akan terhenti. Progres penanggulangan terus berjalan, didukung oleh komitmen baru dari Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang bersedia membangun kolam retensi di perbatasan.
"Usulan ke Menteri PU 100% untuk pengendalian banjir, termasuk sheet pile di Karang Mumus senilai Rp900 miliar, pompa, dan kolam retensi," katanya.
Upaya Optimalisasi dan Bantuan Eksternal
Adapun, Andi Harun menuturkan bahwa optimalisasi Waduk Lempake dan Benanga oleh BWS Wilayah IV, serta bantuan dari PUPR provinsi, juga diharapkan terus berlanjut.
"Kami mohon maaf karena penanggulangan banjir belum tuntas. Curah hujan terakhir (193 ml/detik) adalah anomali. Namun, kami pastikan tidak akan berhenti mengerjakan prioritas ini," katanya.
