Gubernur Jabar: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Hanya Soal Gizi, Tapi Juga Stimulus Ekonomi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pernyataan ini disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pimpinan daerah di Jawa Barat.
Dedi menjelaskan bahwa pengurangan dana transfer pusat ke daerah berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, program MBG harus dimanfaatkan sebagai upaya untuk menutupi celah dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, alokasi anggaran yang besar dalam MBG dapat menciptakan sirkulasi ekonomi baru di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.
"Melalui MBG, ada siklus keuangan baru dari APBN yang bisa masuk ke daerah. Ini penting supaya ekonomi lokal tetap bergerak," ujar Dedi usai rapat program strategis nasional tersebut di Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).
Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Perputaran Ekonomi
Dedi memberikan contoh, pasokan bahan baku makanan hingga tenaga kerja harus berasal dari wilayah setempat. Dengan demikian, dampaknya bisa terukur dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Jawa Barat. Pelaku usaha kecil pun bisa ikut merasakan manfaat dari program ini.
Selain itu, tenaga kerja yang direkrut untuk mengelola dapur dan distribusi makanan akan diprioritaskan dari masyarakat di sekitar sekolah. Hal ini penting agar MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja.
Pengawasan Ketat untuk Pastikan Kualitas Makanan
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus evaluasi dan pengawasan MBG. Tim ini akan memantau seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan di sekolah. Bahkan, mereka akan mencicipi makanan untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.
Dedi menegaskan, pengawasan ini diperlukan agar dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan makanan bergizi senilai Rp 10 ribu per porsi. Jika ada penyedia yang terbukti mengurangi hak anak-anak, sanksi tegas akan dijatuhkan, mulai dari administratif, pemutusan kerja sama sebagai mitra, hingga proses hukum pidana korupsi.
Menurutnya, kualitas dan kuantitas makanan tidak bisa ditawar. Guru maupun siswa diperbolehkan melaporkan jika menemukan makanan yang tidak sesuai porsi atau standar gizi. Ia juga mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat membentuk lembaga aduan. Lembaga ini akan menampung keluhan langsung dari sekolah sehingga pengawasan berjalan transparan.
Rencana Pembangunan Dapur Sekolah
Ke depan, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur sekolah di lembaga pendidikan dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang. Dedi menilai langkah ini akan mempercepat proses distribusi makanan sekaligus melibatkan orang tua siswa sebagai relawan pengelola. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!