Dana Pemda yang Menganggur di Bank Mencapai Rp 234 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih banyak dana pemerintah daerah (pemda) yang menganggur di bank. Angka tersebut mencapai sebesar Rp 234 triliun, yang menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Data ini berdasarkan laporan Kementerian Keuangan dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Daftar Wilayah dengan Dana Mengendap Terbanyak
Dari data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu, wilayah-wilayah dengan dana mengendap terbanyak adalah:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- Provinsi DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur – Rp 6,8 triliun
- Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan – Rp 5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
- Jawa Barat – Rp 4,1 triliun
- Kabupaten Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
- Sumatra Utara – Rp 3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun
- Kabupaten Mimika – Rp 2,4 triliun
- Kabupaten Badung – Rp 2,2 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
- Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun
- Kabupaten Balangan – Rp 1,8 triliun
Penyebab Dana Menganggur
Purbaya menjelaskan bahwa besarnya dana yang menganggur bukan disebabkan oleh kurangnya anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara cepat, dan kini tinggal bagaimana daerah memanfaatkannya untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan bahwa rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk. Realisasi belanja APBD sampai triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga meningkatkan jumlah dana menganggur di bank hingga Rp 234 triliun.
Perkembangan Dana Mengendap dalam Lima Tahun Terakhir
Berdasarkan data yang dipaparkan Purbaya, jumlah anggaran daerah yang menganggur di perbankan menunjukkan tren naik turun dalam lima tahun terakhir. Catatan Kementerian Keuangan dilakukan setiap akhir September sejak 2021 hingga 2025.
- 2021: Rp 194,1 triliun
- 2022: Rp 223,8 triliun
- 2023: Rp 211,7 triliun
- 2024: Rp 208,6 triliun
- 2025: Rp 234 triliun (tertinggi dalam lima tahun terakhir)
Pesan untuk Daerah
Purbaya menekankan bahwa dana yang dialokasikan pusat sudah tersedia dan siap digunakan untuk pembangunan di setiap wilayah. Ia meminta daerah untuk segera menggunakan dana tersebut, jangan menunggu akhir tahun, dan gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
