Kondisi Keuangan Banyumas yang Tidak Menentu
Dompet pemerintah Kabupaten Banyumas kini sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 319 miliar membuat APBD mengalami kesulitan besar. Di tengah situasi ini, banyak daerah lain mungkin memilih jalan pintas dengan menaikkan pajak. Namun, Bupati Banyumas justru mengambil langkah yang tidak biasa: menolak membebani rakyat dan memilih untuk 'melepas' aset-aset andalan ke tangan investor.
Kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengakui bahwa pemotongan dana transfer ini menjadi pukulan telak bagi APBD. Beban pengeluaran yang terus membengkak harus ditutupi dengan pemasukan yang menyusut drastis.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"APBD sekarang sudah penyesuaian. APBD dikurangi, sementara beban pengeluaran bertambah," kata Sadewo kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Ogah Naikkan Pajak
Di tengah tekanan finansial yang berat, Sadewo menolak untuk berkeluh kesah. Ia sadar, kondisi ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. Baginya, yang terpenting adalah mencari solusi tanpa harus 'memeras' kantong warganya yang juga tengah berjuang.
"Upaya saya adalah tidak mengeluh saja, wong semua daerah juga dikurangi kok. Menyikapi kondisi ini, caranya dengan meningkatkan PAD, tapi jangan membebani masyarakat," ujar Sadewo.
Sikap ini ia buktikan dengan sebuah kebijakan tegas. Sadewo memastikan tidak akan ada kenaikan retribusi parkir maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun ini. Ia bahkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kebijakan penghapusan denda PBB yang disambut baik oleh masyarakat.
"Dalam kondisi seperti ini, retribusi parkir tidak akan saya naikkan, PBB juga tidak akan saya naikkan. Banyak desa justru meminta perpanjangan penghapusan denda PBB, dan itu sedang kami pertimbangkan," katanya.
Baturraden dan Kebondalem Jadi Andalan
Lalu, dari mana uang untuk menambal defisit akan didapat? Jawabannya terletak pada dua aset 'tidur' yang selama ini belum tergarap maksimal: eks kompleks pertokoan Kebondalem dan ikon pariwisata, Lokawisata Baturraden. Keduanya kini disiapkan untuk diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga.
"Contohnya, bagaimana Kebondalem nantinya dapat investor, saat ini dalam tahap pembicaraan. Lokawisata Baturraden juga dalam diskusi akan diserahkan pada pihak ketiga," ujar Sadewo.
Khusus untuk Baturraden, skema pengelolaannya akan meniru langkah yang pernah diterapkan di Solo. Dari yang semula dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kini akan diubah menjadi kerja sama profesional dengan swasta. Targetnya jelas, ada setoran pasti yang masuk ke kas daerah setiap tahunnya.
"Misalnya disepakati pendapatan bersih Rp 7 miliar per tahun yang wajib disetorkan ke Pemda, sisanya baru bagi hasil. Pola ini meniru sistem yang pernah diterapkan di Solo oleh Mas Gibran," ungkap Sadewo.
Langkah Berani untuk Masa Depan
Kini, nasib keuangan Kabupaten Banyumas seolah bergantung pada seberapa lihai pemerintah daerah 'menjual' potensi asetnya kepada investor. Langkah berani ini menjadi pertaruhan besar demi menjaga denyut pembangunan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan warganya.
