Kondisi Keuangan Pemprov Jatim Mempengaruhi Operasional Bus Trans Jatim
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menyampaikan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,8 triliun dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat opsi pajak yang mencapai Rp 4,8 triliun akan berdampak signifikan terhadap operasional Bus Trans Jatim.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Operasional bus tersebut kini terancam dihentikan pada pertengahan tahun depan. Menurut Nyono, alokasi anggaran untuk tahun 2026 hanya cukup untuk operasional hingga bulan Juni.
“Kami sudah melaporkan hal ini kepada Ibu Gubernur, dan kami meminta agar operasional Trans Jatim tahun depan tidak dikurangi,” ujarnya akhir pekan lalu.
Bus Trans Jatim dikenal sebagai transportasi publik yang murah dan efisien. Tarif dari Porong ke Paciran hanya sebesar Rp 5.000, jauh lebih murah dibanding layanan transportasi online yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah.
Layanan ini sangat diminati masyarakat, dengan jumlah penumpang mencapai 20 ribu per hari atau sekitar 5 juta per tahun. Pada tahun sebelumnya, pendapatan dari layanan ini mencapai Rp 23 miliar, termasuk dari iklan videotron di dalam bus.
Nyono menegaskan bahwa meskipun penambahan koridor dibatalkan, pihaknya berharap anggaran operasional tidak dikurangi, agar layanan tetap berjalan hingga akhir tahun.
“Kalau dari kami tidak apa-apa tidak ada penambahan koridor, tapi kami sangat berharap operasional tetap dipertahankan,” pungkasnya.
Rencana Penambahan Koridor Dibatalkan
Sementara itu, rencana penambahan 3 koridor di kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan), serta 2 koridor di Malang Raya, tidak akan direalisasikan akibat keterbatasan anggaran.
“Karena kondisi fiskal belum memungkinkan, 5 koridor tersebut belum bisa direalisasikan,” ujar Nyono.
Dengan kondisi fiskal APBD Jatim yang terpangkas, belanja diatur sedemikian rupa, sehingga penambahan koridor bus Trans Jatim menjadi salah satu yang dibatalkan.
Menurut Nyono, anggaran untuk penambahan satu koridor Bus Trans Jatim membutuhkan sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 70 miliar.
Dampak Terhadap Masyarakat
Pembatalan penambahan koridor dan ancaman penghentian operasional Trans Jatim akan berdampak besar terhadap masyarakat, terutama para pengguna transportasi umum yang mengandalkan layanan ini.
Bus Trans Jatim telah menjadi solusi transportasi yang ramah lingkungan dan hemat biaya bagi warga Jawa Timur. Tanpa adanya penambahan koridor dan ancaman penghentian operasional, akses masyarakat terhadap transportasi umum akan semakin terbatas.
Selain itu, penghentian operasional juga akan berdampak pada pendapatan dari layanan ini, termasuk pendapatan dari iklan dan tarif penumpang. Hal ini bisa memperparah kondisi keuangan Pemprov Jatim yang sudah terpuruk akibat penurunan PAD dan pemotongan dana TKD.
Harapan Masa Depan
Meski situasi saat ini sangat menantang, Nyono berharap agar operasional Bus Trans Jatim tetap dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Ia juga berharap adanya kebijakan yang mendukung pengembangan transportasi umum, terutama dalam menghadapi tantangan keuangan dan ketersediaan anggaran.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Bus Trans Jatim bisa tetap menjadi salah satu solusi transportasi yang andal dan berkelanjutan di Jawa Timur.
