Pidato Nota Pengantar APBD 2026 di Klungkung
Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung. Pidato ini disampaikan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, yang menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Meskipun terjadi pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat secara keseluruhan sebesar 54 miliar rupiah, Bupati Satria menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Klungkung tetap direncanakan seperti tahun sebelumnya. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa setelah diterimanya pagu transfer dari pemerintah pusat, terjadi perubahan postur RAPBD. Dana transfer dari pusat turun sekitar Rp54 miliar, dengan penurunan signifikan terjadi pada Dana Insentif Fiskal (IF) dan Dana Desa, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami sedikit perubahan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Made Satria menegaskan bahwa hal ini tidak berpengaruh terhadap penghasilan ASN di Klungkung. Pada jenis belanja pegawai, tahun 2026 Pemda Klungkung tetap merancang pemberian TPP bagi ASN. Besaran TPP tahun 2026 masih tetap mengacu pada besaran TPP tahun 2025, yang berbeda dari gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.
“Sesuai amanat ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui rapat paripurna yang terhormat ini, kami memohon lembaga DPRD untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pemberian TPP ini,” ungkap Made Satria.
Bupati Satria juga menyampaikan rasa syukur atas pertumbuhan ekonomi Bali yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan global. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, ekonomi Bali tumbuh 5,19 persen pada triwulan IV tahun 2024, dan terus meningkat hingga mencapai 6,70 persen pada triwulan II tahun 2025.
“Dengan kondisi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita rancang lebih optimis, terutama dari sektor pariwisata, pajak daerah, dan retribusi,” ujarnya.
Struktur Anggaran APBD 2026
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,49 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp600 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp896 miliar. Kenaikan PAD tersebut mencapai 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pendapatan transfer mengalami penurunan sekitar Rp48 miliar dari tahun 2025.
Belanja daerah tahun 2026 dirancang sebesar Rp1,7 triliun, meningkat sekitar 12,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi terbesar masih diarahkan pada belanja operasional senilai Rp1,4 triliun, yang mencakup belanja pegawai Rp844 miliar dan belanja barang dan jasa Rp452 miliar. Selain itu, belanja modal juga meningkat menjadi Rp179 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
“Kami tetap menganggarkan program prioritas seperti angkutan siswa gratis, santunan kematian, pelatihan kapal pesiar dan calon polisi bagi masyarakat kurang mampu, serta program TOSS dan UHC,” kata Satria.
Visi Pembangunan ‘Klungkung Mahottama’
Bupati Satria menegaskan, APBD 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2030, sehingga seluruh kebijakan diarahkan untuk mendukung visi pembangunan ‘Klungkung Mahottama’ (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur). Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP, serta rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pengadaan alat medis baru.
Untuk sektor infrastruktur, peningkatan jaringan air bersih menjadi prioritas, termasuk pengembangan sambungan rumah (SR) baru di Kecamatan Banjarangkan dan Desa Pejukutan, Nusa Penida, yang akan diserahkan ke Perumda Air Minum Panca Mahottama sebagai bentuk penyertaan modal daerah.
Belanja transfer kepada pemerintah desa juga mengalami kenaikan menjadi Rp174 miliar, mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa Adat serta Subak.
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp282 miliar, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025, dengan pengeluaran pembiayaan Rp10 miliar untuk pembayaran cicilan utang PEN. Namun, Bupati Satria menegaskan proyeksi SiLPA tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena berpotensi terlalu tinggi.
“Kita harus realistis, menyesuaikan antara kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah,” tegasnya.
