DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp 2 triliun untuk Pemprov Jatim. Keputusan ini dinilai berpotensi menghambat berbagai program pembangunan di daerah, khususnya di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menilai bahwa pemangkasan dalam jumlah besar akan memperberat kondisi fiskal Jawa Timur yang sebelumnya sudah terdampak oleh regulasi baru terkait pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ada total belasan triliun rupiah yang terpangkas untuk daerah di seluruh Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Jatim.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Kita berharap Menteri Keuangan meninjau kembali atau mengevaluasi pemangkasan dana TKD ke Jawa Timur, baik untuk Pemprov Jatim maupun ke pemkab/pemkot," ujar Ketua DPRD Jatim dalam keterangannya kepada wartawan.
Dana transfer ke daerah dianggap sangat krusial dan menjadi andalan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemangkasan dana tersebut akan berdampak signifikan. Musyafak mengakui bahwa ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemprov Jatim. Apalagi, sebelumnya fiskal Jawa Timur juga terdampak dengan adanya regulasi baru tentang pajak kendaraan bermotor.
Musyafak khawatir jika pemangkasan TKD akan berdampak pada pengurangan anggaran belanja hingga pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Mengingat masih ada berbagai program lain yang turut jadi prioritas. Meskipun sejumlah aspek ini sudah ada ketentuan terkait persentasenya, namun bukan tidak mungkin akan juga terdampak karena fiskal yang seret.
"Kalau sampai itu terjadi tentu yang menjadi korban adalah masyarakat, kami sangat tidak ingin hal itu terjadi," ucap politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Lebih jauh, Musyafak menyebut pihaknya akan terus berjuang melobi pemerintah pusat agar pemangkasan TKD tidak sebesar itu. Sehingga, ia berharap upaya ini bisa membuat pemerintah pusat memikirkan hal tersebut. Dalam komunikasi nanti, dewan juga akan membicarakan tentang peluang sumber pendapatan lain.
Salah satu opsi yang dibahas adalah peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari 3 persen menjadi 10 persen. "Kita akan bicarakan ke pusat, baik nilai pemangkasan TKD maupun opsi lain yang mungkin bisa diambil," jelas Musyafak.
Tantangan Fiskal Jawa Timur
Pemangkasan dana transfer ke daerah memberikan tantangan besar bagi fiskal Jawa Timur. Regulasi pajak kendaraan bermotor telah memengaruhi pendapatan daerah, sehingga kebijakan pemangkasan TKD semakin memperparah situasi. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan akan terganggu.
Selain itu, banyak program pembangunan yang memerlukan dana tambahan. Jika pemangkasan TKD terus dilakukan, maka kemungkinan besar anggaran akan dikurangi, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik.
Upaya DPRD Jatim
DPRD Jatim berkomitmen untuk terus melakukan lobi dengan pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah agar pemangkasan dana TKD tidak terlalu besar dan dapat segera ditinjau kembali. Selain itu, dewan juga akan mencari alternatif pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain peningkatan DBHCHT dan pengembangan sumber pendapatan lain yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meringankan beban fiskal Jawa Timur.
Kesimpulan
DPRD Jatim memandang pemangkasan dana transfer ke daerah sebagai isu penting yang perlu segera ditangani. Keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana tersebut berpotensi mengganggu berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, DPRD Jatim akan terus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak terlalu berdampak negatif pada masyarakat.
