Penjelasan Mengenai Utang KAI ke Adhi Karya dari Proyek LRT Jabodebek
Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, memberikan pernyataan terkait utang sebesar Rp2,2 triliun yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Utang ini berasal dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek tahap 1. Dony menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa skema pembayaran utang tersebut agar sesuai dengan standar yang benar dan transparan.
Pemeriksaan Skema Pembayaran Utang
Dony menjelaskan bahwa pengecekan akan dilakukan untuk memastikan bahwa pola pembayaran utang tersebut sudah tepat dan tidak menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan terstruktur agar tidak mengganggu kinerja perusahaan.
"Kami akan cek polanya, tentu harusnya skemanya harus proper ya, harus benar," ujarnya.
Memastikan Kinerja Keuangan KAI Tetap Sehat
Selain itu, Dony juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan kinerja keuangan KAI tetap sehat meskipun ada kewajiban pembayaran utang. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan.
"Karena harus memastikan bahwa semua perusahaan menjadi sehat. Karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya," tambahnya.
PMN sebagai Solusi Pembayaran Utang
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan bahwa utang yang belum dibayar oleh KAI akan dibayarkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Menurutnya, proses pembayaran ini akan dilakukan melalui skema PMN atau subsidi kepada KAI.
"Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya itu nanti akan dilakukan melalui KAI. Baik misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI-nya," ujar Entus dalam konferensi pers.
Awal Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek
Entus juga mengungkapkan bahwa awalnya proyek LRT Jabodebek tahap 1 didanai langsung oleh pemerintah. Namun, setelah adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, pelunasannya kini melalui KAI.
"Jadi perjalanannya LRT Jabodebek ini yang untuk tahap satu sepanjang 44 kilometer, ini didanai memang sepenuhnya awalnya oleh pemerintah," jelasnya.
Biaya Konstruksi dan Progres Pembayaran
Secara keseluruhan, konstruksi LRT Jabodebek tahap 1 menghabiskan biaya pembangunan sebesar Rp25,5 triliun. Sampai saat ini, sekitar Rp23,3 triliun telah dibayarkan.
"Jadi KAI nanti akan membayarkan secara penuh. Dan ini sedang dalam proses amandemen saat ini," ucap Entus.
Ia menambahkan bahwa pembayaran dari KAI diperlukan untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada para supplier. Meskipun tanpa adanya pembayaran ini, pada tahun 2024 KAI telah berhasil menurunkan utang ke supplier sebesar Rp4 triliun dan utang ke perbankan sekitar Rp2,4 triliun.
Pentingnya Pengelolaan Utang yang Transparan
Dengan adanya utang besar ini, diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terarah. KAI dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa utang yang timbul tidak mengganggu operasional dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, pemantauan terhadap skema pembayaran utang juga sangat penting agar tidak terjadi ketidakseimbangan keuangan di masa depan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!