Kapitalisme Terpimpin: Konsep Baru yang Memicu Perdebatan
Film dokumenter Dirty Vote II yang dirilis pada 20 Oktober 2025 memperkenalkan istilah baru yang menarik perhatian publik, yaitu kapitalisme terpimpin. Istilah ini merujuk pada arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Presiden Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka yang disebut berupaya menggabungkan kekuasaan politik terpusat dengan kontrol ekonomi negara serta kedekatan dengan kelompok bisnis besar.
Menurut para akademisi yang tampil dalam film, seperti Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Bima Yudistira, kapitalisme terpimpin bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi merupakan sistem kekuasaan yang terintegrasi antara militer, partai politik, dan modal. Gagasan ini disebut menjadi fondasi strategi rezim Prabowo dalam membangun model pemerintahan otoritarian modern dengan corak ekonomi ala Tiongkok.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Apa Itu Kapitalisme Terpimpin?
Film itu menjelaskan bahwa konsep kapitalisme terpimpin merujuk pada model state capitalism yang diterapkan di Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo disebut mengagumi reformasi ekonomi Tiongkok yang berhasil memadukan kekuasaan negara kuat dengan sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh elit partai dan militer.
Strategi ini, menurut film, kini diterapkan di Indonesia melalui militerisasi sektor sipil, koalisi politik tanpa oposisi, dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh jaringan partai serta aparat negara. Tujuannya bukan hanya efisiensi pemerintahan, tetapi juga resentralisasi kekuasaan dan kontrol politik jangka panjang.
Otot: Dominasi Aparat dan Militerisasi Sipil
Salah satu aspek yang disoroti dalam dokumenter ini adalah meningkatnya peran aparat keamanan sebagai otot kekuasaan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut menjabat hampir lima tahun dan menjadi masa jabatan terpanjang sejak reformasi. Sebanyak 52 perwira aktif dikabarkan merangkap jabatan sipil, yang dinilai melanggar Undang-Undang Kepolisian.
Di sisi lain, anggaran pertahanan meningkat 36,7 persen dalam dua tahun, sementara militer diberi 14 posisi sipil termasuk di sektor pangan dan program Makan Bergizi Gratis. Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang menargetkan 700 ribu anggota, termasuk 40 ribu narapidana, dinilai sebagai bagian dari strategi memperluas kendali militer atas masyarakat sipil.
Otak: Konsolidasi Politik dan Rekayasa Hukum
Pilar kedua, yang disebut otak, menggambarkan strategi politik melalui pembentukan koalisi supergemuk tanpa oposisi. Kabinet Prabowo memiliki 49 menteri dan 57 wakil menteri, jumlah terbanyak sepanjang sejarah Indonesia modern. Dari jumlah itu, 30 wakil menteri juga menjabat sebagai komisaris BUMN, menandakan eratnya hubungan politik dan bisnis.
Film ini juga menyoroti apa yang disebut sebagai weaponisasi hukum, di mana kasus hukum dijadikan alat tawar politik, seperti yang terjadi pada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto yang akhirnya mendapat amnesti. Mahkamah Konstitusi pun dinilai melemah karena menolak mayoritas uji materi terhadap undang-undang baru yang dinilai bermasalah.
Ongkos: Kontrol Ekonomi dari Desa hingga Korporasi
Dalam pilar ketiga, ongkos, Dirty Vote II menyoroti terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di lebih dari 80 ribu desa yang dinilai sangat top-down dan berpotensi dijadikan instrumen politik. Bank-bank BUMN diberi tambahan modal Rp200 triliun untuk mendukung pembiayaan Kopdes, meski masih ada dana menganggur besar di sistem perbankan nasional.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp71 triliun (2025) hingga Rp335 triliun (2026) dikendalikan jaringan militer dan yayasan Polri. Di tingkat korporasi, peluncuran Patriot Bond senilai Rp51,7 triliun yang dibeli oleh sejumlah konglomerat besar seperti Antoni Salim dan Sinarmas Group disebut sebagai bentuk asuransi politik bagi para pemilik modal agar bisnisnya tetap aman di bawah pemerintahan baru.
Tujuan Akhir: Mengembalikan UUD 1945 Naskah Asli
Film ini menilai langkah-langkah tersebut bermuara pada upaya membangun sistem kapitalisme terpimpin dengan basis otoritarianisme politik. Melalui gagasan pengembalian UUD 1945 naskah asli, rezim disebut ingin menghapus pembatasan masa jabatan presiden, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, serta menghilangkan pasal-pasal yang menjamin pemilu jujur dan independensi KPU.
Dengan sistem seperti itu, kapitalisme terpimpin akan memberi ruang bagi segelintir elite politik-militer dan konglomerat untuk mengendalikan arah ekonomi nasional tanpa mekanisme check and balance yang kuat.
Penutup: Peringatan tentang Kekuasaan Terpusat
Film Dirty Vote II ini menilai, model kapitalisme terpimpin yang sedang dibangun berpotensi menggerus demokrasi dan menutup ruang partisipasi publik. Para akademisi dalam film ini menyerukan reformasi mendasar, di antaranya memperkuat pengawasan eksternal kepolisian, mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan murni, membuka ruang bagi partai baru, dan membatasi dana politik besar yang mendistorsi demokrasi.
Film ini menutup narasinya dengan peringatan bahwa kecurangan pemilu kini berevolusi menjadi pembajakan negara secara sistematis, yang jadi sebuah bentuk baru dari kekuasaan terpusat yang menggunakan ekonomi, hukum, dan militer sebagai satu kesatuan untuk mempertahankan kekuasaan.
