BANDUNG, aiotrade.app
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan terkait pengerjaan jalan beraspal atau hotmix yang dilakukan pada malam hari. Larangan ini disampaikan melalui pernyataan video yang diterima aiotrade.app pada Senin (27/10/2025).
Dedi menegaskan bahwa pengerjaan di malam hari berisiko menurunkan kualitas jalan. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang sering hujan dan berkabut, terutama di wilayah pegunungan Jawa Barat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya sampaikan kepada seluruh warga Jabar agar ikut mengawasi bahkan menghentikan apabila ada kegiatan hotmix malam hari. Karena sekarang itu hujan, malam hari kadang berkabut, kalau di daerah-daerah pegunungan nanti kualitas hotmix-nya buruk,” ujar Dedi.
Menurutnya, pelaksanaan proyek jalan di malam hari juga rawan terhadap kesalahan teknis akibat suhu udara dan kelembapan yang tidak ideal untuk proses pengaspalan.
“Potensi pengurangan volume dan buruknya udara karena tidak cocok dengan hotmix jalan itu akan terjadi,” tambahnya.
Untuk memastikan aturan ini berjalan, Dedi mengaku telah meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh kabupaten/kota.
“Saya sudah meminta Kepala PU agar berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama melakukan pengaturan pembangunan peningkatan jalan,” katanya.
Ia mengarahkan agar seluruh pekerjaan jalan dilakukan pada siang hari, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, demi menjaga kualitas jalan sekaligus kenyamanan masyarakat.
“Dilakukan siang hari, waktunya antara jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti pas jam pulang orang kerja kan bisa istirahat dulu. Tidak boleh ada pengerjaan saat malam hari,” tegasnya.
Dedi juga mengimbau masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi kegiatan pembangunan jalan di lingkungannya agar hasil pekerjaan sesuai standar dan tidak merugikan warga.
Alasan Larangan Pengerjaan Malam Hari
Beberapa alasan utama di balik kebijakan ini adalah sebagai berikut:
-
Kondisi Cuaca yang Tidak Ideal
Di Jawa Barat, khususnya wilayah pegunungan, sering terjadi hujan dan kabut pada malam hari. Hal ini dapat mengurangi kualitas material hotmix karena proses pengaspalan membutuhkan suhu dan kelembapan yang stabil. -
Risiko Kesalahan Teknis
Suhu udara yang rendah dan kelembapan tinggi pada malam hari dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pengaspalan, seperti ketidakmerataan permukaan jalan atau penurunan volume aspal. -
Kenyamanan Masyarakat
Pengerjaan jalan di malam hari dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mereka yang bekerja di pagi hari. Dengan membatasi pengerjaan pada siang hari, masyarakat dapat lebih nyaman dalam beraktivitas.
Langkah yang Dilakukan Gubernur
Gubernur Dedi Mulyadi telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif:
-
Koordinasi dengan Instansi Terkait
Ia meminta Kepala Dinas PU Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh kabupaten dan kota. Tujuannya adalah untuk memastikan pengaturan pembangunan jalan dilakukan secara bersama-sama. -
Waktu Kerja yang Disarankan
Seluruh pekerjaan jalan harus dilakukan pada siang hari, dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Waktu ini dipilih karena lebih optimal untuk proses pengaspalan dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. -
Partisipasi Masyarakat
Gubernur mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kegiatan pembangunan jalan di lingkungan mereka. Dengan partisipasi masyarakat, diharapkan hasil pekerjaan sesuai standar dan tidak merugikan warga.
Penutup
Kebijakan larangan pengerjaan jalan beraspal pada malam hari merupakan upaya untuk menjaga kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik antara instansi terkait dan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Jawa Barat.
