Dedi Mulyadi Marah, Pemprov Jabar Dianggap Tidak Tertib

Polemik Dana Daerah dan Kebijakan Keuangan yang Tidak Konsisten

Polemik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pengelolaan dana pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar masih berlangsung. Terbaru, Dedi Mulyadi mengkritik pernyataan Menkeu yang dinilainya tidak konsisten dan membingungkan publik.

Dedi Mulyadi menuding bahwa Menkeu Purbaya melakukan plin-plan dalam menyampaikan pendapatnya tentang pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai bahwa pernyataan Menkeu yang berubah-ubah menciptakan ketidakjelasan di masyarakat.

🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.

CARA KERJA (Real)

Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
Profit 1 siklus = 1.2%
Mengulang selama market bergerak

KEUNGGULAN UTAMA

Anti Loss & SPOT Market (Aman)
LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
Tanpa emosi, pantau chart otomatis
Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

🚀 Gabung Sekarang 💬 Grup Support

Baca Edukasi & Penjelasan Lengkap →

"Menkeu menyatakan bahwa menyimpan dana dalam deposito bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, karena daerah tidak boleh hanya mengambil bunga untuk mendapatkan bunga," ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari sumber berita.

Namun, menurut Dedi Mulyadi, pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidakkonsistenan. Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp2,6 triliun yang disimpan oleh Pemprov Jabar bukanlah dana dalam bentuk deposito, melainkan dana dalam giro. Namun, hari ini Menkeu berbicara berbeda.

"Nah hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro karena bunganya kecil, harusnya di deposito," tambah Dedi Mulyadi, menirukan pernyataan Menkeu.

Menurut Dedi Mulyadi, tindakan Menkeu itu memberikan kesan bahwa pemerintah daerah tidak tertib dalam mengelola keuangan. Padahal, ia menegaskan bahwa seluruh dana kas daerah Jawa Barat telah tercatat dan diaudit secara terbuka.

"Padahal, seluruh kas daerah Jawa Barat tercatat dan diaudit secara terbuka," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dana sebesar Rp2,6 triliun yang tersimpan di bank bukanlah dana yang mengendap, melainkan bagian dari siklus belanja daerah yang akan digunakan hingga akhir tahun.

"Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena mereka memiliki kewenangan melakukan audit," pungkas Dedi Mulyadi.