Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Muncul
Beberapa waktu terakhir, wacana mengenai redenominasi rupiah kembali menjadi topik yang menarik perhatian publik. Hal ini terjadi setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah periode 2025–2029. Pengusulan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dokumen itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Salah satu dari empat RUU yang diusulkan adalah rancangan regulasi mengenai perubahan harga rupiah, atau yang lebih dikenal sebagai redenominasi. Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan redenominasi dan apa tujuan serta dampaknya bagi perekonomian Indonesia?
Definisi Redenominasi
Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilainya. Singkatnya, kebijakan ini akan menghilangkan digit nol pada rupiah. Misalnya, uang pecahan Rp1.000 akan berubah menjadi Rp1 dan seterusnya.
Tujuan dari redenominasi adalah untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai rupiah terhadap barang dan/atau jasa.
Tujuan Redenominasi
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029, RUU Redenominasi diajukan dengan beberapa pertimbangan. Kebijakan penyederhanaan mata uang ini dipandang perlu untuk mencapai efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Selain itu, regulasi tersebut bertujuan menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.
Pemerintah juga memandang langkah tersebut diperlukan untuk menjaga nilai rupiah yang stabil, sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas rupiah.
Dampak Redenominasi
Ada beberapa dampak dari redenominasi rupiah. Pertama, penghitungan uang menjadi lebih mudah dan sederhana karena jumlah angkanya tidak sebanyak sebelumnya. Misalnya, menyebut atau menuliskan uang sejumlah Rp145 ribu cukup menjadi Rp145. Hal ini juga akan memudahkan menghitung uang dalam jumlah besar seperti jutaan atau miliaran.
Kedua, redenominasi dapat menimbulkan inflasi dan itu merupakan salah satu dampak negatifnya. Hal itu terjadi karena masyarakat kaget dan tidak terbiasa dengan jumlah uang terbaru. Namun, redenominasi tidak memotong nilai tukar mata uang. Hanya saja, adanya pembulatan dari harga semula, dapat memicu kenaikan harga pada berbagai barang sehingga terjadilah inflasi. Untuk itu, pemerintah harus melakukan persiapan kebijakan redenominasi secara matang sebelum benar-benar diterapkan.
Dampak ketiga dan negatif lain dari redenominasi adalah bisa membuat daya beli masyarakat turun. Hal itu karena redenominasi adalah kebijakan dengan kompleksitas tinggi mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar merencanakan dengan matang agar negara dapat terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan.
Perbedaan Redenominasi dan Sanering
Meskipun sering dikaitkan, redenominasi dan sanering memiliki perbedaan signifikan. Redenominasi adalah proses penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilainya, sedangkan sanering adalah proses pencabutan uang kertas yang tidak lagi berlaku. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan dampak yang berbeda pula terhadap masyarakat.
