Penetapan Delapan Tersangka dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu terhadap Presiden Joko Widodo
Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan ahli dan pengawas, baik dari internal maupun eksternal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa para tersangka dijerat dengan beberapa pasal terkait tindakan yang mereka lakukan. "Kami telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, serta tindakan pengeditan dan manipulasi data elektronik," ujarnya.
Pembagian Klaster Tersangka
Delapan tersangka tersebut dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama terdiri atas ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Sementara klaster kedua meliputi RS, RHS, dan TT. Setiap klaster dijerat dengan berbagai pasal yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.
Untuk klaster pertama, para tersangka dikenakan pasal 310, pasal 311, pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 27A juncto pasal 45 ayat 4, serta pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, klaster kedua dikenakan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 juncto pasal 48 ayat 1, pasal 35 juncto pasal 51 ayat 1, pasal 27A juncto pasal 45 ayat 4, dan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.
Peran Ahli dalam Proses Penyidikan
Dalam proses penetapan tersangka ini, Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang. "Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara yang melibatkan ahli dan pengawas, baik dari internal maupun eksternal," jelas Irjen Asep.
Ahli yang dilibatkan meliputi: * Ahli pidana * Ahli ITE * Ahli sosiologi hukum * Ahli komunikasi sosial * Ahli bahasa
Keterangan dari para ahli ini dijadikan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan. Gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan pihak eksternal, termasuk Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum. Hal ini dilakukan untuk memastikan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan berdasarkan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing.
Barang Bukti yang Disita
Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gajah Mada yang menegaskan keaslian dan keabsahan ijazah Joko Widodo. "Berdasar temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik," tutur Asep.
