Keputusan Menteri ESDM Terkait Denda bagi Perusahaan Tambang yang Melanggar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Ladalia, telah menetapkan tarif denda bagi perusahaan tambang yang menyerobot kawasan hutan. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025. Dalam keputusan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa regulasi ini berlaku untuk sektor pertambangan nikel, bauksit, batu bara, dan timah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam poin kedua dari keputusan tersebut, disebutkan bahwa penagihan denda administratif atas kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Hasil denda yang terkumpul akan dihitung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.
Besaran tarif denda bagi perusahaan yang melanggar luas konsesi mereka dan melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan sangat tinggi. Untuk komoditas nikel, denda yang dikenakan mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Sementara itu, untuk bauksit, besaran dendanya adalah Rp 1,76 miliar per hektare. Untuk timah, denda yang dikenakan sebesar Rp 1,25 miliar per hektare, sedangkan untuk batu bara, denda yang diberikan adalah Rp 354 juta per hektare.
Target PNBP Sektor Minerba Tahun 2025
Pada tahun 2025, Kementerian ESDM menetapkan target PNBP dari sektor minerba sebesar 124,5 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar Rp 10,46 triliun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp 113,54 triliun.
Bahlil melaporkan bahwa hingga 30 Juni 2025, penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara telah mencapai Rp 68,3 triliun atau sekitar 54 persen dari target tahun 2025 yang sebesar Rp 126,48 triliun. Ia menyebutkan bahwa penurunan harga batu bara menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaian tersebut.
Sepanjang Januari hingga Juni 2025, harga batu bara turun sekitar 25–35 persen akibat ketidakpastian pasar global. "Untuk 2025, kami harus menyampaikan bahwa harga komoditas, khususnya batu bara, mengalami penurunan cukup signifikan, sekitar 25 sampai 35 persen hingga bulan Juni. Ini memang karena pasar global sedang tidak menentu," ujarnya.
Meskipun demikian, Bahlil tetap optimistis bahwa target PNBP sektor minerba tahun 2025 akan tercapai. "Insya Allah, mudah-mudahan kami akan membuat target ini bisa tercapai," katanya.
Penerimaan Negara dari Sektor Migas
Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas per 1 Juni 2025 tercatat sebesar Rp 39,83 triliun. Angka ini baru mencapai 32,92 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 120,99 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor migas masih memiliki tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan.
Dengan adanya kebijakan denda yang lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor minerba.
