Kekhawatiran Dewan Pengupahan Sukoharjo Terhadap Keterlambatan Regulasi UMK 2026
Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo kembali menyoroti kekhawatiran terkait belum turunnya regulasi dasar penghitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keterlambatan aturan ini dinilai berpotensi menghambat proses pembahasan hingga penetapan UMK yang harus mulai berlaku pada Januari 2026.
Ketua Dewan Pengupahan Sukoharjo, Sigit Hastono, menjelaskan bahwa tanpa adanya formula resmi, pihaknya kesulitan memulai proses perumusan angka rekomendasi UMK. Ia menyebut, kondisi ini membuat pembahasan menjadi tidak efektif karena tidak adanya acuan yang jelas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sampai sekarang belum ada formula apapun dari Kementerian. Waktu semakin mepet, sedangkan dari sisi pekerja maupun pengusaha semuanya menunggu kejelasan,” kata Sigit, Jumat (12/12/2025).
Sigit mengungkapkan bahwa keterlambatan regulasi dapat menghambat proses penyamaan persepsi antara tiga unsur dewan pengupahan pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang selama ini berupaya menyepakati satu angka rekomendasi UMK. Ia menjelaskan, jika nantinya formula penghitungan melibatkan indeks dengan rentang yang cukup lebar, potensi perbedaan sikap akan semakin besar.
Hal ini karena masing-masing pihak cenderung memilih angka yang menguntungkan posisi mereka.
“Kalau formulasinya nanti memakai ring indeks, misalnya 0,2 sampai 0,7 atau bahkan 0,9, pasti pengusaha mengambil ring terendah sementara pekerja mengambil yang tertinggi. Menyamakan persepsi untuk menjadi satu angka rekomendasi itu akan sulit kalau regulasinya turun terlambat,” jelasnya.
Sigit menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Sukoharjo berupaya mempersiapkan pembahasan sedini mungkin, tetapi tanpa dasar regulasi, proses diskusi akan memakan waktu dan berisiko tidak selesai sebelum batas penetapan.
Usulan Kenaikan Upah oleh Buruh
Ia juga menambahkan bahwa kelompok buruh telah mengusulkan kenaikan sekitar 8,5 persen, yang menurutnya masih berupa penyesuaian berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan proyeksi kenaikan harga pada 2026.
“Angka 8,5 persen itu berdasarkan survei lapangan, bukan kenaikan besar, tapi penyesuaian agar upah tetap mengikuti perkembangan harga pasar,” katanya.
Dengan kondisi yang semakin mendesak, Sigit berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menerbitkan aturan sebagai dasar penghitungan, agar proses pembahasan UMK 2026 dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak.
Dampak Keterlambatan Aturan pada Proses Pembahasan
Keterlambatan regulasi memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembahasan UMK. Tanpa adanya pedoman yang jelas, dewan pengupahan kesulitan dalam merumuskan angka rekomendasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini bisa menyebabkan proses pembahasan menjadi lebih lama dan berisiko terlambat dari jadwal yang ditentukan.
Selain itu, keterlambatan juga berpotensi memicu ketidakpuasan di antara para pihak, baik dari kalangan pekerja maupun pengusaha. Kedua belah pihak tentu memiliki kepentingan masing-masing dalam menentukan besaran kenaikan upah, sehingga diperlukan aturan yang jelas dan objektif untuk menghindari konflik.
Harapan untuk Keputusan yang Adil
Sigit berharap agar aturan penghitungan UMK 2026 segera diterbitkan, sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil harus adil dan seimbang, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Dalam konteks ini, dewan pengupahan berperan penting sebagai mediator antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan adanya aturan yang jelas, dewan dapat lebih mudah melakukan analisis dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan
Keterlambatan regulasi penghitungan UMK 2026 menjadi isu yang sangat krusial bagi pihak-pihak terkait. Tanpa dasar yang jelas, proses pembahasan akan terhambat dan risiko terlambatnya penetapan UMK semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang cepat dan transparan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
