aiotrade.CO.ID - JAKARTA.
Indonesia memasuki tahun 2026 dengan berbagai peluang pertumbuhan yang masih terbuka, namun juga dihadapkan pada risiko-risiko global yang semakin kompleks. Dalam situasi ini, efisiensi ekonomi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Stabilitas politik, bonus demografi, dan agenda strategis pemerintah dianggap sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pembenahan struktural yang signifikan, potensi-potensi tersebut bisa saja tidak termanfaatkan secara optimal.
Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5%. Ia menyatakan bahwa angka ini dapat meningkat jika pemerintah lebih serius dalam memperbaiki efisiensi dan iklim usaha.
“Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan efisiensi,” ujarnya dalam acara Prasasti Luncheon Talk 2026 akhir pekan lalu.
Salah satu hambatan utama terhadap efisiensi adalah kompleksitas regulasi. Indonesia memiliki sekitar 67.000 aturan, mulai dari undang-undang hingga regulasi teknis, yang dinilai menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan investor dan kemudahan berusaha bagi pelaku bisnis.
Di sisi lain, digitalisasi dianggap sebagai instrumen penting untuk menekan biaya modal. Riset Prasasti 2025 menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menurunkan Indeks Ketergantungan Otonomi Modal (ICOR) Indonesia dari 6,5 menjadi 4,3.
Research Director Prasasti Gundy Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan empat riset utama dalam enam bulan terakhir. Fokus penelitian meliputi ekonomi digital, sistem administrasi kepresidenan, kawasan ekonomi khusus, dan sistem perpajakan.
Ia menjelaskan, riset ekonomi digital diarahkan untuk memperkuat perencanaan pembangunan bersama Bappenas. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing ekonomi nasional.
Sementara itu, kajian di dua kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah menunjukkan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja baru. Riset tersebut juga menegaskan pentingnya insentif fiskal yang tepat sasaran agar kawasan-kawasan tersebut dapat berkembang secara optimal.
“Tanpa perbaikan struktural berbasis riset, peluang pertumbuhan bisa tergerus oleh inefisiensi. Digitalisasi, reformasi regulasi, dan perbaikan sistem pajak menjadi agenda yang saling terkait,” jelas Gundy.
Beberapa langkah strategis yang diperlukan antara lain:
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan implementasi regulasi yang lebih transparan dan efektif
- Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transformasi ekonomi
- Penyederhanaan proses perizinan usaha dan pengurangan birokrasi
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data, Indonesia dapat memaksimalkan peluang pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar