Purbaya dan Luhut: Hubungan yang Tidak Ada Masalah, Tapi Perbedaan Pandangan yang Nyata
Di tengah perhatian publik yang sangat besar terhadap dinamika politik dan ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan pernyataan resmi mengenai hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Isu keduanya sempat menjadi topik utama setelah momen di mana keduanya tidak saling menyapa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Namun, Purbaya dengan tenang menepis spekulasi bahwa ada ketegangan antara dirinya dan Luhut. Ia menegaskan bahwa hubungan pribadi mereka tetap baik-baik saja.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujarnya usai rapat, dengan nada datar namun tegas, seolah ingin menegaskan bahwa di antara dua tokoh ekonomi besar itu, tak ada bara yang sedang membara.
Menurut Purbaya, kejadian tak saling sapa itu hanyalah situasi biasa di tengah tata ruang sidang kabinet yang begitu padat. Ia bahkan menjelaskan dengan detail posisi tempat duduknya kala itu. Luhut duduk di samping Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan Airlangga terdapat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’ (gestur manggil dari jauh),” katanya sembari tersenyum, mencoba mencairkan suasana yang sempat tegang di ruang publik.
Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan pandangan antara Purbaya dan Luhut belakangan ini memang nyata, khususnya dalam urusan proyek family office dan pengelolaan dana investasi negara.
Luhut diketahui mendorong pemerintah agar mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke Indonesia Investment Authority (INA), sebuah langkah yang menurutnya bisa menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Namun Purbaya, sebagai bendahara negara, memilih untuk berhati-hati.
Ia menolak jika dana besar itu hanya akan berputar dalam instrumen pasif seperti obligasi. “Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” ujarnya lantang di kantornya, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dana negara harus diarahkan ke sektor riil yang betul-betul menghasilkan produktivitas, bukan sekadar memutar uang di atas kertas. Ia bahkan mengaku pernah mengkritik BPI Danantara karena terlalu bergantung pada investasi obligasi yang dianggap tidak memberi efek ekonomi signifikan.
“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” tambahnya dengan nada penuh tekanan, menggambarkan visinya agar lembaga keuangan negara benar-benar berfungsi sebagai penarik modal asing, bukan sekadar pengelola dana internal.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: meski hubungannya dengan Luhut diklaim baik-baik saja, perbedaan prinsip ekonomi di antara keduanya nyata adanya. Purbaya tetap berdiri di garis pandang kehati-hatian fiskal, sementara Luhut mengedepankan akselerasi pertumbuhan.
Dua arus besar pemikiran ekonomi yang kini bertemu di persimpangan penting di mana arah kebijakan Indonesia ke depan sedang dipertaruhkan.
