Penguatan Kerja Sama untuk Keamanan Lembaga Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Polri dan TNI dalam upaya mengamankan lembaga pemasyarakatan (lapas) serta rumah tahanan (rutan). Hal ini dilakukan guna meminimalisir potensi tindak pidana dan penyelundupan di dalam rutan maupun lapas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara instansi pemerintah tersebut. Ia meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri, khususnya di wilayah yang rentan terhadap pelanggaran. Perintah ini diberikan saat acara penandatanganan komitmen bersama di Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Menurut Mashudi, selama ini di lapas dan rutan selalu ada personel TNI dan Polri yang membantu menjaga keamanan. Menurut dia, hal ini merupakan hal yang wajar karena tidak mungkin lembaga pemasyarakatan berdiri sendiri tanpa dukungan dari pihak lain.
Wacana tentang penggunaan personel TNI dan Polri di dalam lapas telah menjadi topik perbincangan beberapa kali. Wacana ini muncul akibat maraknya tindak pidana yang melibatkan warga binaan, seperti peredaran narkotika, penipuan atau scam, hingga prostitusi anak secara daring yang sempat diungkap oleh Polda Metro Jaya pada Juli 2025 lalu.
Namun, wacana ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Program Centre for Detention Studies (CDS). Peneliti Senior CDS, Gatot Goei, menilai bahwa pengerahan polisi untuk memperketat penjagaan lembaga pemasyarakatan bukanlah solusi utama untuk mengatasi maraknya tindak pidana di dalam lapas. Menurutnya, kriminalitas di penjara bermuara dari integritas petugas, bukan kurangnya personel atau persenjataan.
Gatot menyatakan bahwa selama petugas tidak memiliki komitmen dan integritas, sulit mencegah tindak kriminal di lembaga pemasyarakatan. Ia menilai masuknya polisi atau tentara tidak menjamin mereka tidak tergiur dengan iming-iming praktik kotor di balik tembok penjara.
Alih-alih menambah personel Polri dan TNI di lapas, Gatot menyarankan pemerintah fokus pada pengawasan terhadap petugas, kepala rutan atau lapas, hingga level kantor wilayah. “Jika pengawasan tidak dilakukan, segala barang terlarang bisa tembus. Siapa pun yang menjaga, termasuk jika dijaga kendaraan panser, tidak ada artinya,” ujar Gatot.
Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan pelatihan kepada petugas keamanan lapas dan rutan. Menurutnya, selain persoalan integritas, kompetensi para penjaga lapas dalam pengamanan juga perlu dibenahi dengan serius.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini
