Peran Penting Reformasi Polri dalam Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat
Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI), Lukman Hakim, atau yang dikenal sebagai Lukman Jalu, memberikan tanggapan terhadap upaya pembenahan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, reformasi ini harus dimulai dari dalam institusi kepolisian sendiri, khususnya pada aspek moralitas sumber daya manusia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lukman menekankan bahwa proses perekrutan, kenaikan jabatan, hingga penguatan jati diri Polri sebagai pelindung dan penyelesai masalah di masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia menyatakan bahwa reformasi yang telah dilakukan sejak peristiwa reformasi hingga saat ini tidaklah stagnan. "Polri yang sekarang sedang memperbaiki diri dapat dikatakan sama halnya seperti yang dilakukan oleh TNI," ujarnya.
Masalah Moralitas Aparat dan Solusi yang Diperlukan
Menurut Lukman, rendahnya moralitas aparat menjadi akar masalah yang harus dibenahi. Ia mengungkapkan bahwa reformasi ini bukan sekadar perubahan kecil, tetapi harus berupa revolusi total dan radikal. "Sudah banyak anggota Polri yang mengeluhkan soal lambannya kenaikan pangkat karena tidak punya 'orang dalam'," katanya.
Lukman menilai bahwa integritas, dedikasi, dan pengabdian harus menjadi tolok ukur utama dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Polri harus menegaskan kembali jati dirinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana dahulu masyarakat sangat menghormati polisi. Bahkan, ketika ada patung polisi di jalan raya, orang tidak mau berputar untuk melanggar lalu lintas.
Perubahan Citra Polri di Masa Kini
Namun, saat ini situasi berbeda. "Tapi sekarang orang jatuh dari motor jika melapor ke polisi malah ribet," ujarnya. Meskipun begitu, Lukman melihat bahwa hubungan masyarakat dengan Polri masih baik di tingkat bawah, terutama di wilayah pedesaan.
Langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah menghidupkan kembali moral dan fungsi pelayanan Polri. "Polri harus kembali ke moral sesuai tagline-nya, yaitu melayani, mengayomi dan melindungi untuk memperbaiki citra Polri," katanya.
Penggunaan Teknologi dalam Komunikasi Digital
Lukman juga menilai bahwa citra Polri kini merosot karena framing negatif di media sosial. Karena itu, Polri harus melek teknologi dan aktif membangun komunikasi digital dengan masyarakat. "Polri harus online dan up to date. Coba perhatikan TikTok yang begitu cepat penyajian informasinya, seolah tanpa batas, dan tidak ada jeda iklan, apalagi ada gift-nya (reward). Harusnya situasi dan kondisi ini dimanfaatkan oleh Polri untuk melakukan pendekatan secara sosial kepada masyarakat," sarannya.
Pendekatan Sosial, Politik, dan Budaya dalam Reformasi
Lukman berpendapat bahwa reformasi Polri bukan sekadar revisi aturan, tetapi harus berangkat dari pendekatan sosial, politik, dan budaya di internal kepolisian. Tradisi birokratis di dalam institusi harus dikaji ulang, terutama terkait kepangkatan dan keterlibatan unsur kepolisian dalam segala urusan.
Dia juga menekankan pentingnya adaptasi Polri terhadap perkembangan teknologi. "Dalam RUU Kepolisian, Polri harus bisa mengimbangi teknologi yang digunakan para pelaku kejahatan. Untuk pelacakan jaringan narkoba, judi online, dan perdagangan manusia, penyadapan digital seharusnya dipahami sebagai langkah perlindungan masyarakat, bukan pelanggaran HAM," kata Lukman.
Evaluasi Pemerintahan Prabowo Subianto
Terakhir, Lukman juga menyinggung setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk menuntaskan warisan-warisan yang belum selesai di pemerintahan Jokowi. "Dalam pandangan saya, Prabowo harus melakukan upaya pembenahan yang ditinggalkan oleh Jokowi, berupa warisan-warisan yang belum selesai di pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Lukman menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi yang masih bagus harus diteruskan. Namun jika berbahaya dan merugikan dari aspek keuangan negara, harus jelas penghentian proses pembangunan tersebut. Evaluasi semua PSN, terutama yang merugikan negara.
Penutup
"Intinya, pembenahan Polri dan kelanjutan Asta Cita adalah fondasi utama untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif," pungkas Lukman.
