Keadilan dalam Rekrutmen Tenaga Kerja dan Peran Tenaga Kerja Asing
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyoroti pentingnya keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya dalam konteks penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Ia menekankan bahwa jika proses rekrutmen tidak adil dan TKA terlalu banyak diserap dibandingkan dengan tenaga kerja lokal, maka hal ini akan merugikan pihak nasional. Bahkan, ia menyebutkan bahwa banyak pendapatan negara yang seharusnya diperoleh melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bisa hilang.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam diskusi bertema "Ketenagakerjaan dan Investasi sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan oleh BACenter, Afriansyah menjelaskan bahwa hilirisasi industri seharusnya dilakukan tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga memastikan adanya transfer pengetahuan dari para TKA. Dengan demikian, keberadaan TKA bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam negeri.
Selain itu, Afriansyah juga memaparkan beberapa program strategis yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain:
- Magang Nasional: Program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada pemuda.
- Tenaga Kerja Mandiri: Memberdayakan masyarakat dengan kemampuan untuk bekerja mandiri.
- Padat Karya: Program yang mengutamakan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.
- Penguatan balai pelatihan di 12 provinsi: Memperkuat infrastruktur pelatihan tenaga kerja secara nasional.
Terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus adil baik bagi pekerja maupun pengusaha.
Perkembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Hilirisasi Riyatno memberikan gambaran tentang perkembangan investasi dan hilirisasi nasional. Menurutnya, investasi bukan hanya sekadar angka, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia. Ia menyatakan bahwa investasi tidak hanya bicara tentang angka, melainkan juga tentang manusia.
Realisasi investasi pada periode Januari–September 2025 telah mencapai Rp 1.434,3 triliun dari target Rp 1.905,6 triliun. Sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi tersebut. Selain itu, Riyatno juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai inisiatif seperti perizinan berbasis digital, sistem service level agreement, dan penerapan fiktif positif.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa meskipun realisasi investasi meningkat, banyak investasi yang masuk saat ini tidak lagi bersifat padat karya akibat perkembangan digitalisasi.
Pandangan Mengenai Digitalisasi dan Efisiensi Industri
Burhanuddin Abdullah memberikan pandangan tajam mengenai digitalisasi dan efisiensi industri. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya digitalisasi, perusahaan dapat menurunkan ICOR (Investment Cost of Output Ratio) dan menjadi lebih efisien. Namun, ia menilai bahwa perizinan yang rumit masih menjadi hambatan besar bagi investasi.
Ia menekankan pentingnya reformasi perizinan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan perizinan yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
