Penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Mengenai Dana Mengendap
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana mengendap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, Rano menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jakarta mencapai antara Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak benar-benar mengendap, melainkan disiapkan sebagai modal kerja untuk tahun depan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rano menyampaikan bahwa pola pengelolaan dana seperti ini juga digunakan oleh pemerintah daerah lainnya. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penyaluran dana APBD akan segera direalisasikan. Menurutnya, APBD Jakarta bukanlah dana yang tidak bergerak, melainkan dana yang sangat aktif.
"Harus, memang harus [salurkan dana APBD]. Lho, [APBD] Jakarta sebetulnya bukan tidak menggerakkan, menggerakkan besar loh," ujar Rano dalam pernyataannya.
Contoh Penggunaan Dana APBD
Sebagai contoh, Rano menyebutkan bahwa dana sebesar Rp4 triliun dialokasikan untuk proyek MRT dan LRT guna normalisasi sungai. Dana sebesar itu, kata Rano, disalurkan secara bertahap. Ia juga mendukung penuh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya agar dana yang mengendap segera disalurkan.
Di samping itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, memberikan penjelasan tambahan mengenai dana mengendap. Michael menegaskan bahwa dana tersebut bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan karena adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.
"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," jelas Michael dalam keterangan tertulisnya.
Fluktuasi Dana SiLPA di Bulan November dan Desember
Michael menjelaskan bahwa dana SiLPA Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan tersebut adalah karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.
Dia juga menyampaikan bahwa perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya belanja prioritas dengan alokasi besar.
Komitmen Pemprov DKI untuk Triwulan IV
Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.
Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana APBD yang efektif dan transparan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan dana mengendap tidak lagi menjadi isu utama, tetapi justru menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
