Insiden Kekerasan Terhadap Dokter di Desa Anjatan Baru
Insiden kekerasan yang menimpa seorang dokter di Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu menjadi perhatian masyarakat setelah videonya viral di media sosial. Peristiwa ini memicu respons cepat dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan resmi terkait penyerangan tersebut. Ia menyatakan bahwa ada indikasi tindak pidana penganiayaan dan menegaskan bahwa pelaku, termasuk jika merupakan kepala desa, harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Setahu saya ini ada dugaan tindak pidana penganiayaan, jadi saya mengajak korban atau dokter ini untuk melapor ke kepolisian dan saya juga minta kepada kepolisian untuk responsif dan menindaklanjuti laporan tersebut, apalagi kalau sudah ada bukti-buktinya,” ujar Lucky pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Menurut informasi awal, insiden terjadi saat sedang berlangsung kegiatan arak-arakan kesenian tradisional “singa depok” pada Kamis sore, 23 Oktober 2025. Arak-arakan tersebut melewati lingkungan rumah dokter. Saat sang dokter hendak pulang usai praktik, mobilnya diarahkan menepi oleh massa arak-arakan. Pada saat bersamaan, oknum kuwu diduga memberikan arahan yang membingungkan korban.
Perdebatan lisan pun memuncak, dan oknum kuwu disebut menumpahkan amarah hingga merusak spion mobil dokter. Kejadian itu dilaporkan oleh dokter kepada suaminya yang kemudian mendatangi lokasi untuk mencari kejelasan. Saat menuju rumah dari kejauhan, suami dokter melihat kerumunan massa yang mengepung rumah.
“Ia berusaha mendekat namun langsung menghadapi penghadangan.” Suami korban menjadi sasaran pengeroyokan oleh beberapa orang tidak dikenal. Akibatnya, ia mengalami luka di pipi kanan, kening sebelah kiri, dan bagian belakang telinga kanan. Luka-luka itu kemudian didokumentasikan sebagai bukti visum.
Bupati Indramayu menegaskan bahwa status oknum kuwu bukanlah pelindung hukum. “Menurut saya ini sudah urusan pidana, jadi harus dipertanggungjawabkan di mata hukum walaupun dia itu kepala desa atau siapapun mau kepala pemerintahan dan lain-lain,” ujar Lucky.
Selain itu, laporan menyebut bahwa oknum kuwu tersebut diduga berada dalam keadaan mabuk saat insiden terjadi, meski kejadian berlangsung pada jam kerja. Pemerintah daerah menyatakan akan menyelidiki kebenaran klaim ini.
“Yang saya ingin tahu, pada kejadian hari itu, itu kan jam kerja, apakah benar oknum kuwu tersebut sedang dalam keadaan mabuk-mabukan atau tidak, kita akan cari tahu sama-sama,” tambah Lucky.
Sementara itu, Kapolsek Anjatan, AKP H. Rasita, mengonfirmasi bahwa laporan resmi telah diterima dari korban. Aparat kepolisian telah mengambil langkah-langkah penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, dan menjalankan visum terhadap korban sebagai bagian dari proses hukum.
“Kami akan memproses laporan ini secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata AKP Rasita. Polsek juga mengumpulkan bukti video yang telah viral sebagai materi penyelidikan lebih lanjut.
Lembaga kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Indramayu kini berada di bawah tekanan publik agar segera menghadirkan keadilan dan transparansi. Kasus ini menjadi pijakan penting bagi penegakan hukum di level desa maupun kabupaten.
Akibat viralnya video, masyarakat setempat dan para aktivis meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada klarifikasi semata, tetapi dilanjutkan hingga penetapan dan proses hukum terhadap pelaku bila terbukti melakukan pelanggaran pidana.
Ke depan, pengembangan kebijakan lokal di Indramayu dinilai harus memperkuat posisi lembaga pengawasan terhadap aparat desa (kuwu), terutama dalam situasi konflik atau dugaan penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah daerah diharapkan mengevaluasi regulasi pengawasan administratif dan pidana terhadap oknum desa guna mencegah kasus serupa.
Kasus ini menjadi titik ujung sorotan publik dan media terhadap bagaimana penegakan hukum berjalan di tingkat lokal. Pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat sama-sama diperhadapkan pada tantangan menjaga supremasi hukum, perlindungan korban, dan integritas pemerintahan desa di Indramayu.
