Penguatan Literasi Statistik untuk Meningkatkan Kualitas Informasi
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menekankan pentingnya literasi statistik dalam memenuhi kebutuhan data di tengah derasnya arus informasi digital. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam Workshop 'Upaya Peningkatan Literasi Statistik Bagi Jurnalis dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026', yang digelar di Aula BPS Lampung, Rabu (10/12/2025).
Workshop tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman jurnalis mengenai peran statistik bagi pembangunan daerah sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Ahmadriswan menyatakan bahwa media merupakan jembatan penting yang menghubungkan angka-angka statistik dengan pemahaman publik terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menegaskan bahwa literasi statistik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan di tengah derasnya arus informasi. "Kecepatan pemberitaan harus diimbangi dengan ketepatan interpretasi data. Sebuah angka yang salah dipahami dapat menggeser opini publik, mempengaruhi keputusan, bahkan mengubah arah kebijakan," ujar Ahmadriswan, Rabu (10/12).
Dalam melakukan survei perekonomian dan pembangunan daerah, BPS menggunakan 12 indikator strategis. Indikator-indikator tersebut mencakup demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan, tingkat ketimpangan, indeks pembangunan manusia, PDRB dan pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, pariwisata, luas panen dan produksi, nilai tukar petani, serta indeks ketimpangan gender.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa BPS menempatkan peningkatan literasi statistik bagi jurnalis sebagai agenda strategis, agar setiap berita yang tersaji dapat memperkuat pengetahuan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, ia juga menyoroti bahwa data statistik merupakan wajah pembangunan dan cermin kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Ketika media memberitakan isu kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, atau UMKM, di situlah jurnalis menjalankan peran sebagai data story teller," jelasnya. Ahmadriswan berharap, angka-angka hasil survei yang mereka lakukan dapat berubah menjadi cerita yang membumi, lebih mudah dipahami, dan mampu menyentuh kesadaran masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, BPS Provinsi Lampung menyatakan membuka pintu seluas-luasnya untuk kolaborasi. "Kami siap memberikan klarifikasi data, pendampingan dalam interpretasi indikator, dan dukungan informasi kapan pun dibutuhkan. Silakan manfaatkan seluruh layanan kami," imbau Ahmadriswan.
Persiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
BPS Pesawaran mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar secara nasional tahun depan. Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini menjadi dasar penting penyediaan data ekonomi daerah secara menyeluruh.
Statistisi Ahli Madya BPS Pesawaran Maya Narang Ali menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha non-pertanian di Indonesia, termasuk seluruh skala usaha di Pesawaran. “Sensus ekonomi adalah proses menemukan fakta-fakta ekonomi di daerah. Tanpa data yang lengkap dan akurat, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Maya, Selasa (9/12).
Ia mengatakan pendataan akan dibagi dua skema. Untuk usaha besar, pengisian dilakukan secara mandiri melalui tautan resmi yang dikirimkan BPS pada 1–31 Mei 2026. Sementara untuk UMK dan usaha menengah, pendataan berlangsung Juni–Juli 2026 melalui metode door-to-door oleh petugas BPS.
Menurut Maya, hasil SE 2016 menunjukkan bahwa 99 persen pelaku ekonomi di Pesawaran merupakan usaha berskala kecil, sementara usaha besar hanya sekitar 1 persen. Kondisi ini menjadi dasar penting penyusunan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
“Pemerintah butuh peta lengkap tentang kondisi usaha, termasuk potensi dan tantangannya. Data sensus ini digunakan untuk merencanakan sektor mana yang harus diperkuat, difasilitasi, atau dikembangkan,” kata Maya.
