
Penolakan Kader Gerindra terhadap Rencana Bergabungnya Budi Arie Setiadi
Rencana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi untuk bergabung dengan Partai Gerindra mendapat penolakan dari sejumlah kader di tingkat daerah. Tiga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di berbagai wilayah menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana tersebut, dengan alasan yang beragam.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penolakan dari DPC Gerindra Pematangsiantar
Ketua DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Gusmiyadi menilai bahwa langkah Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra bisa dilihat sebagai tindakan pragmatis untuk melindungi dirinya dari potensi jeratan hukum. Hal ini terkait dengan kasus yang menimpa Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan keempat terdakwa dalam kasus pengamanan situs judi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Menurut Gusmiyadi, Budi Arie juga dinilai ingin mendapatkan posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengkhawatirkan bahwa kepercayaan publik terhadap Prabowo bisa menurun jika Budi Arie bergabung, karena Prabowo saat ini sedang fokus pada pemberantasan korupsi.
Selain itu, Gusmiyadi menyoroti klaim Budi Arie tentang logo Projo yang disebut akan mengganti logo lama serta pernyataannya bahwa Projo bukan singkatan dari "Pro Jokowi". Menurutnya, hal ini dianggap sebagai langkah tidak etis dalam memainkan catur politik.
Penolakan dari DPC Gerindra Makassar
DPC Gerindra Kota Makassar juga menyatakan penolakan terhadap rencana Budi Arie bergabung. Ketua DPC Gerindra Makassar, Eric Horas menegaskan bahwa partai ini terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat umum dan memahami arah perjuangan partai. Namun, ia menekankan bahwa komitmen jangka panjang terhadap cita-cita partai lebih penting daripada dukungan terhadap figur tertentu di masa lalu.
"Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai," ujarnya.
Penolakan dari DPC Gerindra Semarang
Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso menjelaskan bahwa rencana Budi Arie bergabung ke Gerindra menjadi pembahasan internal. Kader di tingkat bawah tidak ingin Gerindra dijadikan "tameng politik" oleh eks relawan tim pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
"Kita menyoroti berkait dengan isu mau masuknya Budi Arie ke Partai Gerindra. Jangan sampai Gerindra menjadi pelindung politik," ujar Joko.
Meski memberi catatan, Joko menegaskan bahwa Gerindra tetap merupakan partai yang terbuka bagi siapa pun asalkan memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.
Syarat yang Harus Dipenuhi
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan bahwa partai ini terbuka dalam menerima anggota baru. Syarat umum yang harus dipenuhi antara lain usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, serta warga negara Indonesia.
"Saya kira kami bisa menerima siapa saja, dari mana saja, apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua," ujarnya.
Namun, Muzani mengaku belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas rencana Budi Arie bergabung ke Gerindra. "Belum. Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini (rencana Budi Arie gabung Gerindra)," ujarnya.