Dukungan untuk Pendataan Orang Asli Papua di Kota Sorong
Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert Malaseme, menyampaikan dukungannya terhadap program pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa pendataan ini merupakan kebutuhan mendasar dan amanat dari undang-undang (UU), yang harus segera diselesaikan agar program pemerintah dapat tepat sasaran.
“Ke depan, pendataan ini penting agar pemberian program dan bantuan pemerintah bisa tepat sasaran by name by address,” ujarnya dalam pernyataannya pada Jumat (24/10/2025). Menurutnya, pendataan tidak hanya berfungsi memastikan distribusi bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya OAP di Kota Sorong.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ini bagian dari hak warga negara yang harus terdata dan diakui,” tambahnya. DPR Kota Sorong juga mengawal dan mendukung realisasi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita akan cari formula terbaik agar tujuan dan program tetap tercapai,” kata Robert. Dengan adanya pendataan yang akurat, diharapkan semua program pemerintah dapat mencapai sasaran dengan lebih efektif dan efisien.
Progres Pendataan OAP di Kota Sorong
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong memiliki target penyelesaian pendataan Orang Asli Papua (OAP) pada 13 November 2025. Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem, menjelaskan bahwa pendataan OAP bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan pelayanan publik.
“Ini penting karena selama ini banyak program pemerintah belum tepat sasaran dan belum menyentuh masyarakat OAP,” ujar Onesimus dalam rapat bersama Komisi II DPR Kota Sorong, Jumat (24/10/2025). Pendataan OAP dimulai sejak 27 Maret 2025 melalui bimbingan teknis (bimtek), dan tahap pertama telah diselesaikan secara baik.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa capaian pendataan Kota Sorong tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Data awal dari Bappeda menunjukkan jumlah OAP di Kota Sorong sebanyak 48 ribu jiwa, namun setelah pendataan, jumlah meningkat signifikan menjadi 75 ribu OAP.
“Kami masih melanjutkan pendataan tahap kedua yang mencakup 10 distrik dan 41 kelurahan,” kata Onesimus. Sampai saat ini, baru enam kelurahan yang telah rampung. Ia berharap jumlah total OAP terdata bisa mencapai 79 hingga 80 ribu jiwa.
Data tersebut akan menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah. Setelah pendataan rampung, akan dilakukan konsultasi ke publik dan validasi data sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat OAP sendiri, agar proses ini berjalan baik,” ujar Onesimus.
Pentingnya Pendataan untuk Keberlanjutan Program Pemerintah
Pendataan OAP bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan inklusif. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama OAP yang sering kali kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, pendataan ini juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
Keterlibatan masyarakat, khususnya OAP, sangat penting dalam proses pendataan ini. Mereka adalah subjek utama dari program yang akan diberikan, sehingga partisipasi mereka akan memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar mewakili kondisi nyata di lapangan.
Tantangan dan Solusi dalam Pendataan OAP
Meskipun pendataan OAP telah menunjukkan progres yang positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah akses ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau atau kurang terpapar informasi. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil Kota Sorong perlu memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga masyarakat dan organisasi lokal.
Selain itu, diperlukan pula pelatihan dan pembinaan kepada petugas pendata agar mereka mampu bekerja secara efektif dan profesional. Sistem digitalisasi data juga perlu ditingkatkan agar proses penyimpanan dan pengelolaan data lebih cepat dan akurat.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat OAP sendiri, diharapkan pendataan OAP di Kota Sorong dapat selesai tepat waktu dan memberikan hasil yang berkualitas. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
