
Dukungan DPR Kota Sorong untuk Pendataan Orang Asli Papua
Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert Malaseme, menyatakan dukungan penuh terhadap program pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa pendataan ini merupakan kebutuhan mendasar dan amanat dari undang-undang yang harus segera diselesaikan agar program pemerintah dapat tepat sasaran.
“Ke depan, pendataan ini penting agar pemberian program dan bantuan pemerintah bisa tepat sasaran by name by address,” ujar Robert dalam pernyataannya pada Jumat (24/10/2025). Menurutnya, pendataan tidak hanya berfungsi memastikan distribusi bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya OAP di Kota Sorong.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ini bagian dari hak warga negara yang harus terdata dan diakui,” tambahnya. DPR Kota Sorong mengaku akan terus mengawal dan mendukung realisasi program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita akan cari formula terbaik agar tujuan dan program tetap tercapai,” katanya.
Progres Pendataan OAP di Kota Sorong
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong memiliki target penyelesaian pendataan Orang Asli Papua (OAP) pada 13 November 2025. Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem, menjelaskan bahwa pendataan OAP bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, terutama dalam penyaluran bantuan sosial dan pelayanan publik.
“Ini penting karena selama ini banyak program pemerintah belum tepat sasaran dan belum menyentuh masyarakat OAP,” ujar Onesimus dalam rapat bersama Komisi II DPR Kota Sorong, Jumat (24/10/2025).
Pendataan OAP dimulai sejak 27 Maret 2025 melalui bimbingan teknis (bimtek), dan tahap pertama telah diselesaikan dengan baik. Hasil monitoring menunjukkan bahwa capaian pendataan Kota Sorong tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Data awal Bappeda menunjukkan jumlah OAP di Kota Sorong sebanyak 48 ribu jiwa, namun setelah pendataan, jumlah meningkat signifikan menjadi 75 ribu OAP.
“Kami masih melanjutkan pendataan tahap kedua mencakup 10 distrik dan 41 kelurahan,” kata Onesimus. Sampai saat ini, baru enam kelurahan yang telah rampung. Ia berharap jumlah total OAP terdata bisa mencapai 79 hingga 80 ribu jiwa.
Pentingnya Data dalam Perencanaan Program Strategis
Data tersebut akan menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah. Setelah pendataan rampung, data akan dikonsultasikan ke publik dan dilakukan validasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat OAP sendiri, agar proses ini berjalan baik,” ujar Onesimus. Dengan adanya pendataan yang akurat, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat OAP di Kota Sorong.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meskipun ada progres yang signifikan, pendataan OAP masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat setempat, diharapkan proses pendataan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Dengan data yang akurat dan terpercaya, pemerintah daerah akan lebih mudah merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat OAP. Hal ini juga akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.