Komisi VI DPR Minta Pemerintah Hentikan Sementara Ekspor Emas
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menghentikan sementara ekspor emas. Hal ini dilakukan agar kebutuhan pasokan emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dapat terpenuhi secara maksimal. Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, dalam rapat dengar pendapat dengan direksi Antam pada Senin, 29 September 2025.
Andre menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian diminta untuk menunda ekspor emas hingga kebutuhan domestik terpenuhi. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan guna memastikan ketersediaan emas yang cukup bagi masyarakat dan industri dalam negeri.
Permintaan ini muncul setelah Direksi Antam melaporkan bahwa perusahaan masih harus mengimpor emas untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, menjelaskan bahwa penjualan emas perusahaan terus meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat berinvestasi emas. Pada tahun 2024, penjualan mencapai 37 ton, naik menjadi 43 ton pada 2025, dan ditargetkan mencapai 45 ton pada 2026.
Namun, Ardianto mengungkapkan bahwa kapasitas produksi Antam masih terbatas. Saat ini, Antam hanya memproduksi emas di tambang Pongkor, Jawa Barat. Tambang tersebut hanya mampu menghasilkan sekitar 1 ton emas per tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar, Antam mengandalkan tiga sumber pasokan utama, yaitu:
- Buyback emas dari masyarakat
- Pembelian dari perusahaan tambang lain seperti PT Indomuro dan Nusa Halmahera Minerals (NHM)
- Impor emas dari luar negeri
Di sisi lain, Ardianto menyatakan bahwa pasokan dari tambang nasional tidak selalu bisa diandalkan. Tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang menjual emas ke Antam. “Perusahaan bebas memilih menjual ke pasar domestik atau mengekspor,” katanya.
Selain itu, negosiasi antara Antam dan perusahaan tambang sering terkendala aturan. Misalnya, ada tuntutan agar Antam membeli perak bersamaan dengan emas, yang memicu tambahan biaya, termasuk PPN sebesar 13 persen.
Karena keterbatasan pasokan domestik, Antam setiap tahun harus mengimpor sekitar 30 ton emas. Pasokan ini terutama berasal dari mitra resmi London Bullion Market Association (LBMA) di Singapura dan Australia. Ardianto menegaskan bahwa impor dilakukan dengan standar ketat dan hanya melalui lembaga terpercaya.
“Antam tidak pernah mengekspor emas. Yang mengekspor adalah perusahaan tambang. Antam justru mengimpor emas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Dengan demikian, Antam tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, meskipun menghadapi tantangan dalam pengadaan pasokan emas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!