Anggota DPR Minta Komdigi Lebih Agresif Menyebarkan Informasi Bantuan Pemerintah
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih agresif dalam menyampaikan informasi terkait bantuan pemerintah kepada masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah pusat telah bertindak cepat sejak hari pertama bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, informasi mengenai upaya tersebut belum tersampaikan secara masif.
Endipat menekankan bahwa pemerintah telah membentuk ratusan posko, melakukan rehabilitasi, serta mengirimkan bantuan lintas-kementerian dan TNI–Polri. Namun, ia merasa bahwa upaya ini tidak sampai ke telinga publik dengan cukup luas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kami ingin Komdigi bisa mengamplifikasi informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah. Banyak kementerian sudah bekerja, tapi tidak pernah sampai ke telinga masyarakat,” ujar Endipat dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Komdigi, Meutya Hafid, di Komplek Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12).
Ia memberikan contoh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang telah menggelar evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Selain itu, aparat kepolisian juga telah bertindak memperbaiki kerusakan hutan di Sumatra sejak awal. Namun, menurut Endipat, upaya-upaya ini jarang terdengar secara luas.
Endipat juga menyentil narasi di media sosial tentang individu yang dianggap paling berjasa karena hanya membuka satu posko bantuan. Ia menilai bahwa narasi ini menyalahkan pemerintah yang justru telah hadir sejak awal.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada. Padahal negara sudah hadir dari awal,” katanya.
Menurut Endipat, narasi tersebut keliru karena pemerintah telah menurunkan bantuan yang jauh lebih besar sejak awal bencana. Ia mencontohkan bahwa seorang individu, per orang, hanya menyumbang Rp 10 miliar, sementara negara telah memberikan triliunan rupiah untuk Aceh.
“Seorang, per orang, cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh,” ujarnya tanpa menyebut nama individu yang dimaksud. Namun, di media sosial, influenser Ferry Irwandi menjadi salah satu yang viral menggalang donasi lebih dari Rp 10 miliar untuk bencana di Sumatra.
Endipat menilai bahwa lemahnya penyebaran informasi menyebabkan publik lebih mempercayai narasi viral ketimbang data resmi. “Sehingga tidak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman Yang sekarang ini paling-paling di Aceh,” ujarnya.
Ia meminta Komdigi untuk memahami isu-isu nasional yang sensitif dan memastikan informasi mengenai kinerja pemerintah lebih masif, terstruktur, dan mudah diterima publik.
“Mungkin ini karena kita kalah dalam menginformasikan. Kalau dibutuhkan tambahan anggaran untuk Komdigi agar bisa mengamplifikasi informasi, kami siap memperjuangkan,” kata Endipat.
Peran Komdigi dalam Penyebaran Informasi
Komdigi memiliki peran penting dalam memastikan informasi tentang bantuan pemerintah dapat sampai kepada masyarakat secara efektif. Dalam situasi bencana seperti ini, komunikasi yang transparan dan masif sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Komdigi antara lain:
- Membuat kampanye digital yang menyoroti kinerja pemerintah dalam penanganan bencana.
- Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi secara real-time.
- Menyelenggarakan webinar atau konferensi pers untuk menjelaskan tindakan pemerintah secara langsung kepada publik.
Selain itu, Komdigi juga perlu bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penyampaian informasi.
Dengan komunikasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih memahami bahwa pemerintah telah bergerak cepat dan memberikan bantuan yang signifikan. Hal ini juga akan membantu mengurangi narasi-narasi yang tidak akurat dan cenderung memperburuk citra pemerintah.
