Peran Pesantren dalam Membangun Bangsa yang Maju
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya penyusunan peta jalan kebangkitan pesantren agar semakin berdaya dan adaptif terhadap tantangan zaman. Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Merumuskan Peta Jalan Kebangkitan Pesantren: Akselerasi Pesantren dalam Membangun Bangsa” di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Cucun menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi pilar moral bangsa dan pusat lahirnya generasi berilmu serta berakhlak. Momentum kebangkitan pesantren perlu diwujudkan melalui langkah konkret, seperti pembaruan kurikulum, tata kelola yang akuntabel, peningkatan kesejahteraan guru dan santri, serta penguatan kemandirian ekonomi dan inovasi digital di pesantren.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia berharap hasil seminar ini menjadi pijakan penyusunan peta jalan kebangkitan pesantren yang bersifat implementatif dan berkelanjutan. "Pesantren harus menjadi lembaga yang tidak hanya menjaga moral bangsa, tetapi juga penggerak perubahan menuju Indonesia maju dan berkeadaban," ujar Cucun.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren Masuk Tahap Akhir
Sementara itu, Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren kini dalam tahap akhir, termasuk revisi aturan dan struktur eselon. Ia juga menegaskan pentingnya standar bangunan pesantren melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang diupayakan gratis bagi lembaga keagamaan.
"PBG dan SLF pesantren diupayakan gratis bagi lembaga keagamaan," ujar dia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren dapat memenuhi standar bangunan yang aman dan layak digunakan oleh santri dan pengajar.
Ditjen Pesantren Harus Akomodir Pendidikan Formal dan Nonformal
Praktisi pendidikan, Badriyah Fayumi, memberi masukan agar Ditjen Pesantren harus menjadi implementator dari UU Pesantren. Menurutnya, Ditjen pesantren harus mampu mempercepat rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi semua jenis dan jalur pendidikan pesantren, baik formal maupun nonformal. "Termasuk harus merekognisi santri dan lulusannya," ujar dia.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menambahkan bahwa pesantren adalah akar pendidikan bangsa yang harus diperkuat melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Direktorat baru ini diharapkan bisa menaungi pemberdayaan pesantren, pendidikan pesantren, ma’had aly, dan pendidikan diniyah dan Al-Qur’an.
Kemenag Belum Setor Nama Dirjen Pesantren ke Prabowo
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren sepenuhnya di tangan Presiden. Sesuai prosedur yang ditetapkan, Kemenag berperan mengajukan nama.
“Kalau dirjen nanti diusulkan menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu,” ujar dia. Kendati demikian, Kamaruddin menjelaskan bahwa izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah terbit. Dokumen tersebut sedang diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera diselesaikan. Insyaallah tidak menyeberang tahun,” kata dia.
